TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Tafkir Pengurus Pusat Persatuan Islam (DT PP Persis) menggelar sarasehan perekonomian nasional di Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/12/2022).

Sarasehan ini mengangkat tema "Evaluasi Perekonomian Nasional Tahun 2022, Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2023".

Sarasehan menghadirkan tiga narasumber yaitu Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah, Wakil Ketua Umum PP Persatuan Islam Prof Atip Latiful Hayat, dan Ketua Dewan Tafkir PP Persatuan Islam Prof Jajang A Rohmana.

Dewan Tafkir PP Persis memperkirakan kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2023 masih tetap akan diselimuti ketidakpastian.

Baca juga: Tantangan Bisnis dan Ancaman Resesi Jadi Bahasan Serius Praktisi dan Ekonom di Forum Ini

Tantangan ekonomi global masih tetap akan besar seiring dengan potensi resesi global yang masih besar.

Hal ini seiring dengan proyeksi IMF yang memangkas pertumbuhan ekonomi global dari 2,9 persen menjadi 2,7 persen.

"Melambatnya pertumbuhan ekonomi global ini akan memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia, terutama melalui jalur perdagangan dan investasi," ucap Wakil Ketua Umum PP Persatuan Islam, Prof Atip Latiful Hayat.

Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi ekonomi Indonesia tahun 2023, DT PP Persis memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran angka 4,8-5,2 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pada 2023, tidak ada lagi goncangan yang terjadi seperti pandemi Covid-19 serta perang Rusia-Ukraina.

"Berkaca dari keberhasilan tahun 2022, DT PP Persis merasa yakin, dengan usaha bersama dan kerja sama dari semua elemen bangsa, kita optimis mampu melalui berbagai tantangan tersebut dengan baik. Walaupun demikian, kita harus tetap waspada karena gelombang kejut ekonomi bisa datang dari mana saja dan kapan saja, seperti kasus pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina yang tidak terperkirakan sebelumnya," sambungnya.

Oleh karena itu, DT PP Persis memandang terdapat enam hal penting yang harus menjadi catatan Pemerintah dan para pelaku ekonomi.

"Pertama, kita perlu memberikan apresiasi kepada Pemerintah terkait keberhasilannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2022 kembali ke tingkat 5 persen. Namun demikian, hal terpenting yang harus menjadi perhatian adalah bukan sekadar angka pertumbuhan yang naik. Pemerintah harus berusaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja yang layak (decent job) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Prof Atip Latiful Hayat.

DT PP Persis melihat ada penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini. Pada periode sebelumnya, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan antara 300.000-350.000 lapangan kerja baru.

Saat ini, 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan lapangan kerja baru antara 200.000-250.000 lapangan kerja baru.