Praktisi Pasar Modal: Larangan Ekspor Bauksit Berdampak Positif, Harga Berpotensi Melonjak
Dosen sekaligus praktisi pasar modal Lanjar Nafi mengatakan, larangan ekspor tersebut berdampak positif terhadap harga bauksit
Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang ekspor bijih bauksit yang mulai berlaku pada Juni 2023.
Dosen sekaligus praktisi pasar modal Lanjar Nafi mengatakan, larangan ekspor tersebut berdampak positif terhadap harga bauksit.
"Dampaknya positif karena membuat harga bauksit di pasar berpotensi melonjak karena berkurangnya supply disaat permintaan yang mulai kembali normal," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Jumat (30/12/2022).
Baca juga: Kendala Hilirisasi Bauksit, Pengamat: Kapasitas Smelter Minim hingga Serapan di Dalam Negeri Kecil
Lanjar menjelaskan, mengingat ini telah direncanakan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertambangan Minerba, sehingga produsen bauksit telah melakukan pembangunan smelter guna memberikan nilai tambah terhadap hasil tambang mereka.
"Dikabarkan juga ANTM (PT Aneka Tambang Tbk) telah memiliki satu smelter yang telah beroperasi dan sedang menggarap proyek smelter grade alumina refinery di Kalimantan Barat bersama Inalum," katanya.
Adapun dari sisi kinerja, penjualan bauksit hanya menyumbang pendapatan sebesar 4,3 persen selama 9 bulan tahun 2022.
Sedangkan, lanjut Lanjar, penyumbang terbesar pendapatan ANTM masih dari logam mulia dan penyulingan sebesar 70,5 persen dan sisanya pada penjualan olahan nikel.
"Sehingga, meskipun pendapatan dari penjualan olahan bauksit belum maksimal tidak berpengaruh secara signifikan. Namun sebaliknya jika penjualan telah maksimal akan berpotensi meningkatkan kontributor penyumbang pendapatan ANTM," ujarnya.
Baca juga: Juni 2023 Ekspor Bijih Bauksit Dihentikan, Pengusaha Belum Siap?
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut larangan ekspor bijih bauksit ini dubuat dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020.
Kebijakan itu kata Jokowi dirasakan memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.
”Keberhasilan ini (larangan ekspor bijih nikel) akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain dan mulai Juni 2023, Pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” katanya.
Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi menyebut nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya 1,1 miliar dolar AS atau Rp17 triliun.
Namun setelah larangan ekspor diberlakukan, dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat menjadi 20,9 miliar dolar AS atau Rp326 triliun.
”Meningkat 19 kali lipat. Perkiraan saya akan tembus lebih dari Rp 468 triliun, lebih dari 30 miliar dolar AS. Ini baru satu komoditi saja,” kata Jokowi.
Baca juga: Ekspor Bauksit Dilarang, Pengusaha Mengaku Belum Siap, Jokowi: Kita Paksa Industrinya Diselesaikan
Dari industrialisasi bauksit dalam negeri ini Jokowi memperkirakan setidaknya pendapatan negara akan bertambah dari sebelumnya Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun.
Jokowi juga menyatakan pemerintah akan terus mengurangi ekspor bahan mentah demi meningkatkan industri olahan sumber daya alam di Indonesia. Begitu juga dengan hilirisasi berbasis sumber daya alam juga akan terus ditingkatkan.
Jokowi menambahkan untuk memutuskan ekspor komoditas apa yang disetop, pihaknya akan mengkalkulasi dan menghitung terlebih dulu.
”Untuk komoditas lain itu dikalkulasi dihitung mengenai kesiapan industrinya. Begitu industrinya setengah siap, nggak usah harus siap. Setengah siap langsung kita hentikan. Kita paksa untuk segera industrinya diselesaikan. Sehingga dari kasus perjalanan nikel ini kita banyak sekali belajar,” katanya.
Kebijakan ekspor bahan mentah ini kata Jokowi bukan berarti Indonesia tertutup terhadap negara lain.
Baca juga: Ekspor Bauksit Resmi Dilarang, Menperin: Bagus Kita Dukung
”Jadi kita ini bukan tertutup (pada negara lain). Kita kan mempersilakan, kita terbuka mempersilakan siapapun dari negara manapun, perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia yang berkaitan dengan nikel, bauksit, tembaga, timah kita terbuka," katanya.