Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peringatan bagi para pejabat BUMN yang sering melakukan penyalahgunaan dana pensiun karyawannya, Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan aksi- bersih-bersih.

Erick Thohir menyebutkan, sebagian besar dana pensiun (Dapen) yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan pelat merah dalam kondisi tidak sehat.

Berdasarkan catatan yang ia miliki, sebanyak 35 persen dapen yang dikelola oleh BUMN dalam keadaan sehat, sementara sisanya yakni 65 persen dalam kondisi yang sebaliknya.

Baca juga: Kejaksaan Agung Sita Seribu Hektar Lahan Terpidana Jiwasraya Benny Tjokrosaputro

Adanya hal tersebut, Erick berencana melakukan audit investigasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

"Tata kelola dana pensiun. Jangan hanya Jiwasraya, Asabri, dan Taspen kita jagain. Tapi dapen (dana pensiun) di masing-masing BUMN sakit. Minggu depan saya bersama Ketua KPK akan ketemu dan bicara, kita akan investigasi audit," ucap Erick di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, (2/1/2023).

"Karena di data saya (ada Dapen) 35 persen sehat dan 65 persen ada masalah. Saya mau bersih-bersih. Jangan kita jagain Asabri, Jiwasraya, eh yang lain lupa," sambungnya.

Aksi bersih-bersih yang dilakukan Erick di BUMN merupakan salah satu bagian dari program utama yang dijalankannya di 2023.

Selain itu, Erick dalam langkah strategisnya juga menegaskan koitmennya untuk menekan potensi penyimpangan di BUMN. Salah satunya adalah dengan membuat Blacklist.

Erick tidak bekerja sendiri dalam mempersiapkan Daftar Hitam itu. Erick mengajak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap BUMN.

Baca juga: Kasus Korupsi Jiwasraya dan Asabri, Kejagung Sita Aset 100 Tanah Benny Tjokrosaputro

Nantinya, hanya Presiden RI yang dapat mencabut hasil audit BPKP tersebut.

"Saya dorong blacklist bersama BPKP. Jangan ada jual beli jabatan," ujarnya.

Erick juga menekankan perlunya dua hal dalam menjalankan BUMN dengan Core Value AKHLAK. Pertama, adanya kepemimpinan yang kuat. Kedua, adanya sistem atau SOP.

"Tidak mungkin kepemimpinan tanpa sistem atau SOP, akan menjadi absolut korup. Begitu juga jika ada sistem tetapi tidak ada kepemimpinan, maka bisnis tidak akan jalan juga," ujar Erick.