Soal Pembelian Beras Petani dengan Harga Terbaik, Pemerintah Diminta Tak Berbohong Lagi
Selama empat bulan dari Maret hingga Juni 2022, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada Gabah Kering Panen (GKP) berada di bawah biaya produksi petani.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa meminta pemerintah tidak berbohong kembali soal Bulog beli beras dari petani saat panen raya Maret 2023 dengan harga terbaik.
Dwi berkaca pada panen raya tahun lalu, selama empat bulan dari Maret hingga Juni, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada Gabah Kering Panen (GKP) berada di bawah biaya produksi petani.
Menurut dia, hal itu memberatkan karena HPP GKP sebesar Rp 4.200 per kilogam (kg) masih di bawah biaya produksi saat ini, yaitu Rp 5.667 per kg.
Baca juga: Setelah Beras, Impor Gula Segera Dilakukan, Kemendag: Perizinan Sudah, Tinggal Prosesnya Saja
"Saya kira itu yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah. Tidak hanya lip service," kata Dwi ketika dihubungi Tribunnews, Sabtu (7/1/2023).
Ia berujar tidak semestinya Pemerintah menjanjikan sesuatu yang tidak pastik seperti rencana menyerap banyak beras dari petani dengan harga terbaik.
Dikatan Dwi, sebaiknya Pemerintah meningkatan HPP yang lebih menguntungkan petani.
Pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia itu kini sedang menanti rencana penyerapan oleh Bulog pada Maret mendatang akan terealisasi atau tidak.
"Saya hanya menunggu itu saja. Kalau tidak [terjadi], ya, bohong. Pemerintah hanya lip service saja di hadapan sedulur petani-petani kami," ujar Dwi.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan impor beras akan berhenti pada Februari mendatang.
Bulan berikutnya, yaitu Maret, Bulog disbut akan membeli berapapun jumlah beras dari petani.
Ia memastikan harga yang akan dibayarkan kepada petani adalah harga terbaik.
"Jadi, Maret nanti Bulog tugasnya berapapun beli dari masyarakat dengan harga terbaik. Bukan harga paling tinggi, tapi harga paling best (terbaik) gitu," ujar Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (6/1/2023).