Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melangsungkan pemotongan pajak natura atau pajak kenikmatan pada enam bulan yang akan datang.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan pihaknya kini masih dalam proses merencanakan pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK).

"Kami saat ini sedang kerja. Nanti kami rumuskan di PMK. Mohon ditunggu. Mudah-mudahan enggak lama lagi," katanya dalam dalam acara media briefing Informasi Pajak Terkini di kantor DJP, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2023).

Mengenai kapan pemotongan pajak ini akan bergulir, Suryo menyebut kemungkinannya adalah pada Juli 2023.

Baca juga: 53 Juta NIK-NPWP Telah Terintegrasi dari Total 69 Juta NIK, Dirjen Pajak: Segera Lakukan Pemadanan

Saat ini, sembari merancang PMK, pihaknya akan melakukan sosialisasi selama tiga hingga enam bulan.

"Kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Wajib Pajak yang mungkin sekitar 3-6 bulan dari awal tahun. Mungkin bulannya antara April sampai dengan semester satu 2023," ujar Suryo.

Ia berharap semester depan dapat dimulai pemotongan pajak natura ini.

"Jadi, harapannya semester depan sudah mulai pemotongan atas natura ini dan bisa kami jalankan sebaik-baiknya," kata Suryo.

Sebagai informasi, UU HPP mengatur sejumlah objek yang dikenakan PPh.

Objek itu meliputi Natura berupa imbalan berupa barang. Contohnya pemberian mobil ex-dinas.

Lalu, Kenikmatan. Contohnya imbalan berupa hak atas fasilitas/pelayanan. Contohnya fasilitas mobil dinas.

Objek tersebut akan terkena PPh apabila diberikan terkait hubungan pekerjaan/jasa atau diterima oleh pegawai/pemberi jasa.

Lalu, pada Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 dibuat lebih detail mengenai beberapa objek yang dikecualikan alias tak terkena pajak natura atau pajak kenikmatan sebagai objek pajak bagi pihak penerima.

Kemudian, pada PMK yang akan datang, akan menjadi lebih rinci lagi mengenai objek apa saja yang dikecualikan.

Adapun objek yang dikecualikan dibagi menjadi beberapa kelompok.

1. Pengecualian makan/minum. Ini termasuk:

- Makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai
- Reimbursement makanan/minuman bagi pegawai dinar luar

2. Natura/Kenikmatan daerah tertentu. Ini termasuk:

- Tempat tinggal, termasuk perumahan
- Pelayanan kesehatan
- Pendidikan
- Peribadatan
- Pengangkutan
- Olahraga tidak termasuk golf balap perahu bermotor, pacuan kuda. terbang layang dan olahraga otomotif

3. Harus Disediakan sehubungan dengan Keamanan, Kesehatan, dan/atau Keselamatan. Ini termasuk:

- Pakaian seragam antara lain: seragam satpam, seragam pegawar produksi,
- Peralatan keselamatan kerja;
- Antar jemput pegawa
- Penginapan awak kapal/pesawat/sejenisnya;
- Natura dan/atau kenikmatan penanganan pandemi (Vaksin, tes pendeteksi COVD-19)

4. Bersumber dari APBN/APBD/APBDes. Dalam RMPK, tidak diatur lebih lanjut.

5. Jenis dan/atau Batasan tertentu. Ini termasuk:

- Bingkisan. Contoh: bingkisan hari raya
- Peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan untuk pelaksanaan pekerjan. Contoh: komputer, laptop.
ponse!, dan penunjangnya (pulsa dan internet).
- Pelayanan kesehatan dan pengobatan di lokasi kerja
- Fasilitas olahraga selain golf, pacuan kuda, power boating, terbang layang, paralayang, atau olahraga otomotif
- Fasilitas tempat tinggal yang ditujukan untuk menampung dan digunakan pegawai secara bersama- sama (komunal). Contoh: Mes, asrama, pondokan
- Fasilitas kendaraan yang diterima oleh selain pegawai yang menduduki jabatan manajerial.