Bulog Serap Beras Petani di Maret, Pengamat Desak Pemerintah Segera Tetapkan HPP
Khudori mendesak kepada Pemerintah agar segera memutuskan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Choirul Arifin
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mendesak kepada Pemerintah agar segera memutuskan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras.
Ia berujar Pemerintah harus segera memutuskan HPP agar Bulog memiliki acuan dalam melakukan pembelian kelak ketika panen raya tiba pada Maret 2023 mendatang.
"Yang ditunggu saat ini adalah HPP gabah dan beras sebagai acuan Bulog melakukan pembelian yang belum juga ditetapkan. Ini mesti segera diputuskan," katanya ketika dihubungi Tribunnews, Minggu (15/1/2023).
Mengenai jumlah HPP ideal, Khudori menyerahkan sepenuhnya ke Badan Pangan Nasional dan para ahli.
"Biarlah Badan Pangan dan para ahli yang terlibat yang menentukan tingkat HPP gabah dan beras," ujarnya.
Menurut dia, hal yang penting adalah HPP tersebut harus menguntungkan petani. Keuntungan yang diterima petani setidaknya bisa mencapai 30 persen.
"Yang paling penting, berapapun nilai HPP itu seharusnya memberikan keuntungan yang menarik buat petani. Setidaknya keuntungan 25-30 persen. Itu diadopsi dalam HPP," kata Khudori.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, panen raya tahun ini disebut bakal surplus.
Untuk itu, Badan Pangan Nasional berjanji memaksimalkan produksi beras untuk cadangan dalam negeri.
"Jadi strategi kami sampaikan, bahwa puncak panen kita surplus Maret, April, Mei. Kita akan maksimalkan penyerapan bulan itu sebesar 70 persen. Itu strategi kita," kata dia.
Baca juga: Jelang Panen Raya, Pemerintah Diminta Mampu Tingkatkan HPP Gabah yang Untungkan Petani
Pemenuhan cadangan beras itu akan dilakukan penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras atau gabah produksi dalam negeri.
"Kita juga bahas Bapannas, penyesuaian HPP, supaya biasa maksimal menyerap, akan ada penyesuaian HPP," ujarnya.
Arief mengatakan, harga gabah saat ini menunjukan angka yang mahal.
Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Petani Rp 4.200 per kilogram.
Baca juga: Petani Optimis Produksi Gabah Kering Giling Bakal Meningkat Tiap Tahun
Sementara GKP di tingkat penggilingan Rp 4.250 per kilogram, Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp 5.250 per kilogram dan Beras Medium di Gudang Bulog Rp 8.300 per kilogram.
"Harga gabah di atas Rp 6.000, kmudian HET Rp 12.800 angkanya itu tipis banget, terutama yang dikirim ke modern market karena ada distribusion fee. Ada segala macem, margin 8 persen, jadi kita mesti wise antara hulu sama hilir," tutur dia.
"Tapi petani-petani sekarang punya stok juga, artinya petani biasanya kalo panen disimpan sebagian, dikeringkan lalu disimpan," lanjutnya.
Sebagai informasi, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 02/HK.02.05/K/1/2023 tentang Jumlah, Standar Mutu dan Harga Pembelian dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ditetapkan jumlah CBP yang dikelola pada tahun 2023 minimal sebesar 2,4 juta ton. Dimana cadangan beras pemerintah di akhir tahun 2023 minimal sebesar 1,2 juta ton.