Apa saja arahan dari bapak presiden untuk membawa LKPP mencapai visi dan misi?

Ada lima, pertama LKPP harus mampu membuat kebijakan di dalam proses pengadaan barang secara transparan sehingga dapat menekan potensi korupsi.

LKPP diminta membuat kebijakan yang pro kepada produk dalam negeri jadi target kami di tahun ini 95 persen harus pengadaan barang dari dalam negeri.

Yang ketiga keterlibatan UMKM sebagai penyediaan barang dan jasa harus semakin mendominasi.

Seluruh proses penyediaan barang dan jasa di berbagai lembaga dan pemerintahan daerah harus melibatkan UMKM.

Yang keempat terkait kecepatan penyerapan anggaran, kita keluarkan Surat Edaran (SE) Kepala LKPP bahwa proses pengadaan barang bisa dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai hanya nanti kontraknya pada saat barang diserahkan.

Yang kelima tentu saja digitalisasi proses pengadaan barang menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.

Apakah dengan pengalaman sebagai kepala daerah memberikan pengaruh dalam tugas Anda sekarang?

Sekarang juga sedang membuat rencana undang-undang pengadaan barang jasa. Ini tidak hanya tugas kita mengatur mereka tapi bagaimana yang diatur ini tidak merasa sebagai beban berat.

Pengalaman saya sebagai kepala daerah aturan tersebut menjadi sebuah pertanyaan naik. Nah ini saya minta supaya teman-teman memahami bahwa aturan itu dibuat agar hak dan kewajibannya
lebih tertata.

Sebetulnya krusial point apa yang menjadi tugas di LKPP?

Ini saya mau pinjam perkataan pak presiden bahwa tahun 2023 yang akan gelap sebenarnya pengadaan barang dan jasa bisa menjadi penyangga seperti tahun kemarin nilainya mencapai Rp1.187 triliun yang dikelola APBN dan APBD belum yang BUMN.

Kalau pengadaan barang ini dipakai secara benar maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Sebanyak Rp400 triliun membeli produk dalam negeri akan mampu menyerap 2 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 1,7 sampai 2 persen.