Selain itu, sebagian industri manufaktur juga diperkirakan akan tersentuh oleh euforia pemilu. Misalnya, industri makanan dan minuman, industri tekstil, dan industri kertas.

Sementara itu, mengacu pada tahun politik terdahulu, Kadin melihat adanya kecenderungan stagnasi produktivitas ekonomi dan penerimaan investasi secara nasional pada periode tersebut.

Sebab, beberapa pelaku industri di sektor tertentu dan investor asing cenderung memandang tahun politik sebagai salah satu faktor ketidakpastian domestik.

Baca juga: Ekonomi Tiongkok Kembali Dihantam Covid-19, Pemerintah RI Perlu Antisipasi Dampak Terburuk

“Alhasil, pada umumnya pelaku usaha dan investor tersebut menunggu adanya kepastian iklim usaha pasca pemilu,” ujar Shinta, Kamis (12/1/2023).

Menurutnya, kebijakan sosial ekonomi, perdagangan, dan investasi di Indonesia kerap dijadikan sebagai instrumen untuk menciptakan dukungan politik menjelang dan selama kampanye politik.

Hal ini dapat menimbulkan risiko usaha dan investasi yang tinggi.

Maka dari itu, Kadin menekankan pentingnya menciptakan stabilitas dan kepastian iklim usaha selama musim politik.

Pada periode tersebut, pemerintah diharapkan mempertahankan seluruh kebijakan sosial-ekonomi, industri, perdagangan, dan investasi yang sudah on track terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Baca juga: Ekonomi Tiongkok Kembali Dihantam Covid-19, Pemerintah RI Perlu Antisipasi Dampak Terburuk

“Kami menginginkan agar kebijakan-kebijakan pemerintah diciptakan secara prudent, rasional berdasarkan analisis data dan pertimbangan yang objektif, serta tidak dijadikan alat tawar-menawar atau instrumen politik,” jelas Shinta.

Lebih lanjut, Kadin juga berharap para calon pemimpin pada pemerintahan selanjutnya dapat menciptakan kepastian dan komunikasi politik yang baik.

Dalam hal ini, seluruh kebijakan reformasi struktural yang sudah dan sedang dilaksanakan diharapkan akan terus berlaku dan dilanjutkan demi menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.