TRIBUNNEWS.COM -- Memasuki tahun politik, dianggap sebagai tahun yang menguntungkan bagi perekonomian.

Seperti diprediksikan oleh Mandiri Sekuritas, ada potensi tambahan uang jelang Pemilu yang mencapai kisaran Rp 118,9 triliun hingga Rp 270,3 triliun.

Angka ini setara dengan 0,6 persen sampai 1,3% produk domestik bruto (PDB) nasional.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat beberapa sektor industri akan mendapatkan berkah dari belanja pemilu tersebut.

Baca juga: Mendag Lakukan Kunjungan Bilateral ke Arab Saudi, Jalin Kerja Sama Penguatan Ekonomi

“Momen pemilu bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan omzet,” kata Bhima saat dihubungi Kontan.co.id.

Beberapa sektor yang akan tumbuh pesat selama pemilu mencakup percetakan, periklanan dan pakaian jadi yang terkait atribut kampanye.

Lebih lanjut, sektor perhotelan, ruang pertemuan dan restoran pun akan meningkat pendapatannya lantaran digunakan sebagai tempat konsolidasi politik.

Sementara untuk sektor bisnis sewa mobil atau bisnis jasa transportasi biasanya 6 bulan sebelum tahapan pemilu.

“Mereka akan mulai kebanjiran order dari para tim sukses dan calon legislatif,” tutupnya.

Momentum Industri Tertentu

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, momentum tahun politik akan menguntungkan sejumlah sektor industri tertentu.

Di sisi lain, para pelaku usaha juga menganggap pemilu sebagai salah satu faktor penentu langkah ekspansi bisnis di kemudian hari.

Besarnya jumlah uang tersebut tak lepas keberadaan hajatan tiga pemilu sekaligus pada 2024 yakni pemilihan presiden, pemilihan DPR dan DPRD, dan pemilihan kepala daerah.

Baca juga: Dapat Masukkan dari Utusan Presiden AS, Luhut: Jangan Pernah Mengganggu Pertumbuhan Ekonomi RI

Koordinator Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta Kamdani menyampaikan, secara historis dalam 10 tahun-15 tahun terakhir, peredaran dana kampanye pemilu acap kali menguntungkan bagi sektor-sektor jasa seperti media dan komunikasi, perhotelan, konsultasi dan profesi, hingga perjalanan dan transportasi.

Selain itu, sebagian industri manufaktur juga diperkirakan akan tersentuh oleh euforia pemilu. Misalnya, industri makanan dan minuman, industri tekstil, dan industri kertas.

Sementara itu, mengacu pada tahun politik terdahulu, Kadin melihat adanya kecenderungan stagnasi produktivitas ekonomi dan penerimaan investasi secara nasional pada periode tersebut.

Sebab, beberapa pelaku industri di sektor tertentu dan investor asing cenderung memandang tahun politik sebagai salah satu faktor ketidakpastian domestik.

Baca juga: Ekonomi Tiongkok Kembali Dihantam Covid-19, Pemerintah RI Perlu Antisipasi Dampak Terburuk

“Alhasil, pada umumnya pelaku usaha dan investor tersebut menunggu adanya kepastian iklim usaha pasca pemilu,” ujar Shinta, Kamis (12/1/2023).

Menurutnya, kebijakan sosial ekonomi, perdagangan, dan investasi di Indonesia kerap dijadikan sebagai instrumen untuk menciptakan dukungan politik menjelang dan selama kampanye politik.

Hal ini dapat menimbulkan risiko usaha dan investasi yang tinggi.

Maka dari itu, Kadin menekankan pentingnya menciptakan stabilitas dan kepastian iklim usaha selama musim politik.

Pada periode tersebut, pemerintah diharapkan mempertahankan seluruh kebijakan sosial-ekonomi, industri, perdagangan, dan investasi yang sudah on track terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Baca juga: Ekonomi Tiongkok Kembali Dihantam Covid-19, Pemerintah RI Perlu Antisipasi Dampak Terburuk

“Kami menginginkan agar kebijakan-kebijakan pemerintah diciptakan secara prudent, rasional berdasarkan analisis data dan pertimbangan yang objektif, serta tidak dijadikan alat tawar-menawar atau instrumen politik,” jelas Shinta.

Lebih lanjut, Kadin juga berharap para calon pemimpin pada pemerintahan selanjutnya dapat menciptakan kepastian dan komunikasi politik yang baik.

Dalam hal ini, seluruh kebijakan reformasi struktural yang sudah dan sedang dilaksanakan diharapkan akan terus berlaku dan dilanjutkan demi menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.