Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Larangan Ekspor Nikel Digugat ke WTO, Jokowi Minta Menterinya Maju, RI Tak Boleh Diatur Negara Lain

Pemerintah memastikan program hilirisasi akan tetap dilakukan untuk mewujudkan nilai tambah produk nikel.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Larangan Ekspor Nikel Digugat ke WTO, Jokowi Minta Menterinya Maju, RI Tak Boleh Diatur Negara Lain
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo saat meresmikan smelter nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang terletak di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. 

"Taksiran kami, kurang lebih sekitar 29 sampai 30 miliar dolar AS. Itu baru satu komoditas, maka kemudian itu berdampak pada peningkatan pajak. Kemudian pada peningkatan kompetitif kita, dan neraca perdagangan kita. Kami tidak ingin berakhir di nikel," tegas dia.

Menjadi Negara Besar

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Indonesia harus menjaga momentum untuk menjadi negara besar.

Untuk itu, Indonesia harus bersiap mengambil langkah dalam menatap situasi perekonomian pada 2023.

"Dinamika ke depan ditentukan oleh kebijakan hari ini. Situasi ekonomi pascapandemi kita lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sampai 2027 itu ada di 4,3 persen (data IMF)," ujar Erick.

Baca juga: China Layangkan Gugatan Terhadap Amerika di WTO Terkait Pembatasan Chip

Erick menyampaikan, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2023 mencapai lima persen atau menempati peringkat kedua dari negara-negara G20 di bawah India dengan 6,10 persen.

Proyeksi tersebut unggul dibandingkan Cina dengan 4,40 persen maupun Amerika Serikat (AS) dengan 1 persen.

BERITA REKOMENDASI

Sementara negara-negara G20 lain seperti Italia, Jerman, Rusia, diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif

"Perbandingannya dengan negara-negara G20 posisi kita sangat baik, ini konteks menarik artinya posisi kita sudah baik, apakah kita ada kekurangan, pasti ada," ucap Erick.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya menelurkan kebijakan yang bermanfaat untuk seluruh rakyat, bukan pada pilihan politik.

Erick menilai seluruh elemen bangsa harus bersatu untuk meneruskan capaian yang baik tersebut.

"Kita membuat kebijakan untuk semua rakyat, tidak terjebak pada pilihan politiknya, kalau kita terjebak akhirnya kita tidak melihat pertumbuhan yang kita inginkan, saya rasa tidak baiklah kalau seperti itu," lanjutnya.

Erick menyampaikan, keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam meningkatkan akselerasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) menjadi kunci pertumbuhan ekonomi sekarang dan di masa yang akan datang.

Baca juga: Pemerintah Kejar Target Hilirisasi Investasi 545,3 Miliar Dolar AS, Bahlil: Syarat Jadi Negara Maju

Indonesia, ucap Erick, tak mendapatkan manfaat besar saat terjadi commodity boom akibat mayoritas mengirimkan raw material atau bahan mentah ke luar negeri.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas