Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 sebesar Rp 3.061 triliun atau menurun Rp 29 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp. 3.090 triliun.

Sri Mulyani berujar, dari jumlah tersebut sebesar Rp 178,7 triliun ditetapkan untuk penanganan non-Covid 19 meliputi stunting dan pencegahan penyakit lainnya.

Baca juga: Cerita Menkeu Atasi Pandemi, Sri Mulyani: Sudah Beli Vaksin Meski Belum Produksi

"APBN kesehatan Rp 178,7 triliun itu sudah non-Covid 19 mayoritas untuk stunting dan pencegahan. Makanya Pak Menkes sekarang bicara tentang kanker serviks," kata Sri Mulyani dalam acara Rakornas, di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Kemudian, Ani merincikan, anggaran APBN 2023 ditetapkan untuk beberapa pembangunan seperti pendidikan sebesar Rp 612 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 476 triliun dan ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun.

Ketahanan energi sebesar Rp 341,3 triliun dan pertahanan keamanan sebsar Rp 316,9 triliun. Adapun anggaran infrastruktur sebesar Rp 392,1 triliun.

"Untuk infrastruktur, kemarin Presiden minta semua infrastruktur diselesaiikan. Terutama yang strategis dan banyak hal yang masih dijaga dan selenggarakan," ucap dia.

Lebih lanjut, Ani menegaskan, tahun 2023 merupakan transisi dari pandemi Covid-19 menuju endemi. Untuk itu, dia menegaskan, seluruh belanja negara diserahkan kepada Kementerian dan Lembaga dalam memulihkan ekonomi nasional.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Menkeu Sebut Keuangan Negara Terpukul hingga Minus 16 Persen di 2020

Meski begitu, Ani berujar, tak menutup kemungkinan jika nantinya program penanganan Covid-19 (PC) pemulihan ekonomi nasional (PEN) bakal diberlakukan kembali.

"Ini adalah situasi kita. APBN fleksibel mengikuti tantangan yang dihadapi oleh negara kita. Sehingga kita berharap tahun 2023 melanjutkan pemulihan ekonomi," tegasnya.