Jokowi Targetkan Nilai Investasi Rp1.400 Triliun, Erick Thohir: BUMN Akan Support Rp127 Triliun
Melalui gelaran Mandiri Investment Forum (MIF) mampu mempromosikan peluang investasi pemerintah Indonesia dengan target Rp1.400 triliun.
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, pihaknya melalui aset-aset BUMN bakal mendorong realisasi investasi tahun 2023 untuk mencapai target sebesar Rp1.400 triliun.
Hal itu dia sampaikan dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) di Jakarta, Rabu (1/2/2023).
"Dengan target bapak (Presiden Jokowi) yang Rp 1.400 triliun, kami coba dorong Kementerian BUMN mendapat investasi di luar pasar modal senilai Rp127 triliun di semua aset-aset BUMN yang bekerja sama dengan private sector atau kita mendorong UMKM," kata Erick.
Baca juga: Realisasi Investasi Sektor ESDM Tak Capai Target, PNBP Tembus Rp351 Triliun
Erick mengatakan, BUMN gencar mendorong investasi di luar pasar modal melalui sektor privat. Terlebih, pihaknya bakal mendorong program-program buku biru investasi di BUMN secara lebih transparan.
Dia berujar, melalui gelaran Mandiri Investment Forum (MIF) mampu mempromosikan peluang investasi pemerintah Indonesia dengan target Rp 1.400 triliun.
"Salah satu yang ditonjolkan Bank Mandiri ada investasi dari privat sektor. Nah BUMN juga menjadi bagian. Nah itu yang kita lakukan," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan investasi Indonesia pada tahun 2023 dapat mencapai Rp1.400 triliun.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Pemerintah juga akan melakukan perbaikan sejumlah regulasi untuk mencapai target investasi tersebut.
"Terkait dengan investasi, ada beberapa hal yang menjadi evaluasi bahwa tahun ini target daripada Rp1.200 triliun, berdasarkan data BKPM itu bisa dicapai," ujarnya.
"Cuma Bapak Presiden minta tahun depan targetnya Rp1.400 triliun perlu ada beberapa regulasi yang disempurnakan yaitu tentunya penyempurnaan peraturan pemerintah," kata dia.