Dalam memenuhi kebutuhan Minyakita dan menekan harga minyak goreng, Kemendag pun akan menambah pasokan ke pasar sebanyak 50 persen.

Zulhas menyebut suplai yang semula 300 ribu ton, akan ditambah 50 persen menjadi 450 ribu ton.

"Nah, sekarang saya sudah ambil langkah. Awalnya, 300 ribu ton per bulan. Sekarang ditambah. Pengusaha sudah saya panggil. Sekarang tambah 50 persen. 450 ribu ton per bulan," kata Zulhas.

Ia mengatakan distribusi akan dikirim ke berbagai pasar dan akan diawasi setiap hari.

"Distribusi ke pasar. Setiap hari kita awasi. Kan kita ada 20 ribu pasar. Itu kita awasi. Kalau nanti ada ibu-ibu di Bogor pengen cari Minyakita, bisa ke pasar di situ," kata Zulhas.

Kurang Antisipatif

Pengamat ekonomi dan Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyoroti kenaikan harga minyak goreng di pasaran.

Herry menilai Pemerintah kurang mengantisipasi jalur distribusi hingga kuantitas permintaan minyak goreng oleh masyarakat.

"Tentunya Pemerintah harus senantiasa memiliki strategi yang antisipatif, analisa pasar dengan baik dan segala high risk di lapangan itu mesti dipetakan oleh kementerian terkait," kata Herry, Selasa (31/1/2023).

Herry menduga ada proses yang dianggap tidak fair ketika distribusi minyak goreng dilakukan ke pedagang pasar.

Baca juga: Di Balik Kelangkaan Minyakita, Dianggap Tidak Wajar Hingga Mendag Sebut Sebabnya

"Itu dicek ulang lagi apakah ada dugaan permainan ini kan menjelang bulan Ramadhan, dan kejadian selalu berulang saat momen besar sepertinya sudah sistematis,” kata dia.

“Artinya kondisi ini tidak fair. Nah tugas Pemerintah itu cek satu-satu jalur distribusinya sudah benar atau tidak," ujarnya menambahkan.

Herry juga melihat juga bahwa kelangkaan minyak goreng tidak serta merta jadi alasan yang digunakan untuk membenarkan kenaikan harga minyak goreng.

"Ini juga jadi anomali, disisi lain Pemerintah menerapkan peningkatan campuran biodiesel pada BBM padahal lagi terjadi kelangkaan, jadi ini harus dikoreksi juga barangkali bukan langka tapi tata kelolanya salah, Menterinya dan lembaga terkait segera dievaluasi saja," ucapnya.