Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perbankan Indonesia sudah melewati berbagai krisis keuangan global sebelumnya, mulai dari krisis subprime mortgage, kolapsnya Lehman Brothers, krisis finansial global, hingga pandemi Covid-19.

Dan terbukti, perbankan Tanah Air mampu bertahan.

Namun demikian, kokohnya kekuatan perbankan tanah air akan menghadapi ujian paling berat tahun ini, mulai dari kenaikan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia, kenaikan inflasi yang mengalahkan bunga deposito, risiko kredit macet, hingga dihapuskannya program restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2023.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengatakan, dampak pandemi Covid-19 bukan hanya pada bidang kesehatan namun juga bidang ekonomi karena banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Dari pandemi Covid-19, Indonesia bisa belajar mencari sumber pendanaan, salah satunya untuk kebijakan fiskal dan dari pandemi ada hikmah positif, sistem keuangan bertransformasi ke digital.

"Kita semua dipaksa oleh keadaan. Dari konsumerisme hingga produksi secara digital," ucap Kamrussamad saat Focus Group Discussion (FGD) bertema Peluang dan Tantangan Perbankan Menghadapi Resesi Global 2023 di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Lebih jauh dia mengungkapkan, sistem pengawasan investasi terus didorong parlemen sebab pinjaman online (pinjol) masih banyak menjerat masyarakat.

"Kami terus mendorong OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk terus melakukan pengawasan khususnya di bidang investasi, perbankan dan lainnya dengan bekerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia)," ujar Kamrussamad.

"Akhir 2022 lalu, kami juga melakukan penguatnya kelembagaan perbankan, sehingga mereka bisa menopang sistem keuangan di Indonesia," imbuhnya.

Anggota Komisi DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Satarduga mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 telah memaksa seluruh elemen masyarakat berubah melakukan aktivitasnya. Maka proses digitalisasi tak bisa terhindarkan.

Penggunaan gadget tak melulu melihat aktivitas netizen di saluran media sosial, melainkan bisa memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan wirausaha.

"Ternyata dengan situasi kemarin terjadi proses digitalisasi lebih cepat. Handphone menjadi alat untuk menggerakan ekonomi itu menjadi hal baru. Semua belum mengalaminya," jelasnya.

Percepatan digitalisasi tak pernah dibayangkan semua pihak dan tentu program UMKM turut dimudahkan dalam memasarkan produknya.

Baca juga: Jokowi Yakin Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Tak Pengaruhi Investasi di Indonesia

"Di sini dibutuhkan perubahan drastis, yang tidak bisa dibuat kalau tidak ada yang memaksa. Contoh program UMKM ngga bisa kalau kita mempercepat kalau dari mulut ke mulut, tidak bisa. tapi dengan ini digitalisasi," kata Eriko.

Selain bentuk pemasaran yang sudah dilakukan digitalisasi, pembayaran digital melalui fasilitasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar-pasar dan pusat perbelanjaan telah diberlakukan.

"Tadinya ada di awal tahun 2020 baru ada sekitar 600 ribu penggunaanya. Tapi di akhir tahun 2022 sudah ada 30 juta. 20 setengah juta adalah UMKM. UMKM kita 64 juta, berarti 30 persen atau hampir sepertiga sudah dihubungkan dengan QRIS," ujar Eriko.

Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Syafriadi yang diwakili oleh Taufik Damhuri mengatakan, pangsa pasar di 2023 terus tumbuh.

Target pemerintah, di 2024 nanti 30 persen pelaku usaha sudah bisa mendapatkan bantuan kredit perbankan. Sementara data saat ini dari 57 juta pelaku usaha, baru 12 juta mendapatkan akses perbankan.

"UMKM kita masih di bawah negara-negara tetangga, seperti Jepang. Sebab usaha UMKM kita masih sangat kecil, berbeda dengan mereka yang sudah menengah," terangnya.

Taufik menjelaskan, pemerintah terus mendorong kredit investasi untuk produksi.

Ia menambahkan, pemerintah ingin meningkatkan penerima manfaat bantuan sosial menjadi mandiri. Sehingga mereka tidak selama menjadi penerima bansos.

Dalam kesempatan sama, Chief Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan, resesi ekonomi sangat berdampak pada semua negara. Bahkan inflasi di Amerika mencapai angka tertinggi saat ini. Sehingga berdampak pada suku bunga perbankan.

"Sampai akhir Januari 2023 inflasi di Amerika mencapai 4,75 persen," bebernya.

Josua menuturkan, proyeksi 2023 ekonomis global akan turun. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi negara maju. Kendati, menurut dia, data IMF pertumbuhan ekonomi Indonesia positif.

"Kita harus cermati pertumbuhan ekonomi global seperti di India, Amerika dan China. Karena berpengaruh pada kebijakan ekonomi dalam negeri seperti ekspor misalnya," tuturnya.

Baca juga: Kemendikbudristek: Minat Investasi Dunia Usaha di SMK PK Capai Rp 2,3 Triliun di Tahun 2023

"Mitra dagang kita seperti Amerika, Eropa dan Inggris akan berdampingan pada perekonomian kita, akibat pengaruh kebijakan ekspor," imbuhnya.

Direktur Utama PT Indonesia Digital Pos, Syarif Hidayatullah mengingatkan agar potensi resesi global harus dihadapi dengan semangat optimistis.

Selain itu dia juga menekankan, agar para elit partai tidak saling sikut dan gontok-gontokan. Sehingga berdampak pada suhu politik di Indonesian.

Kondisi politik tak menentu, lanjut dia, dapat berdampak besar pada perekonomian Indonesia.

"Saat ini 'kan tahun politik, jadi sebaiknya di elit politik jangan saling sikut dan gontok-gontokan. Sehingga berdampak pada ekonomi, bahkan menyebabkan kita mengalami resesi ekonomi," ujarnya. (*)