TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan jalan khusus angkutan komoditas perkebunan dan pertambangan (hauling) tak hanya penting untuk menarik investor masuk ke sebuah daerah, namun lebih penting lagi, akan meringankan beban jalan umum yang pembangunannya menggunakan uang negara.

Untuk itu, perlu kerja sama pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan investor untuk membangun infrastruktur transportasi untuk angkutan komoditas tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, peran pemerintah daerah (Pemda) sangat penting dalam melancarkan pembangunan infrastruktur transportasi. Baik itu transportasi nasional, wilayah, dan maupun transportasi komoditas.

Menurutnya, sinergitas dan kolaborasi yang baik dengan sejumlah pihak terkait, khususnya pemerintah daerah diperlukan agar program pembangunan infrastruktur transportasi dapat berjalan dengan optimal.

Baca juga: Infrastruktur Digital Digenjot di IKN, Lahan 2 Hektar Disiapkan Buat Data Center

“Kerja sama dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga operasionalisasi sarana maupun prasarana transportasinya,” ucap Budi Karya seperti dikutip dari laman Kemenhub, Selasa (14/2/2023).

Menurut Menhub, dukungan penyediaan dan pembebasan lahan, penyediaan jalan akses, tata ruang, dan perizinan dari pemerintah daerah, menjadi kunci kelancaran pembangunan infrastruktur transportasi tersebut. Kolaborasi diperlukan untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai berbagai kebutuhan pendanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

“Kami tidak mungkin melaksanakan ini tanpa kolaborasi, oleh karenanya nanti bersama Kementerian Dalam Negeri secara sektoral kita lakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah di Indonesia,” tutur Budi Karya.

Lebih lanjut Menhub menyampaikan, pembangunan infrastruktur transportasi berperan penting untuk mendukung terciptanya konektivitas dan mendatangkan investasi di daerah.

Budi Karya melanjutkan, infrastruktur yang telah dibangun harus bermanfaat untuk angkutan ke kawasan sentra industri, kawasan pertambangan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.

"Sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutur Menhub.

Ditegaskannya, pembangunan infrastruktur khusus angkutan komoditas pertambangan dan perkebunan bisa mendukung iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Sudewo meminta pemerintah untuk segera bangun jalan khusus yang dapat dilalui oleh angkutan batu bara di Provinsi Bengkulu atau Jambi.

Menurut dia, saat ini provinsi-provinsi di Sumatera belum semuanya mempunyai jalur khusus angkutan komoditas tersebut.

"Maka sebaiknya yang di Provinsi Jambi juga memiliki jalan khusus," sarannya.

Tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk menjaga iklim investasi di daerah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya bisa dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan masyarakat di daerah.

Selain itu, pembangunan jalan khusus tersebut untuk menjaga kenyamanan pengguna jalan di jalan umum yang terbebas dari lalu lalang angkutan barang komoditas.

"Mengacu pada UU lalu lintas, angkutan batu bara dilarang melintas di jalan umum itu adalah bentuk pelanggaran," ucap Sudewo kepada wartawan.

Namun, menurutnya, di sisi lain pemerintah juga wajib membangun infrastruktur angkutan komoditas tersebut. Karena itu, Sudewo meminta pemerintah untuk segera membangun jalan khusus angkutan batu bara.