Menteri BUMN Erick Thohir Ikut Turun Tangan Tekan Biaya Haji, Ini Langkahnya
Erick Thohir menyebut persoalan avtur dapat memberikan dampak yang signifikan dalam ongkos keberangkatan haji.
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmen BUMN dalam membantu keberangkatan haji, yang mana salah satu komponen besar adalah biaya avtur.
Erick juga mengaku terus menjalin koordinasi dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Tentu mengenai biaya haji yang sedang dibicarakan dengan Kemenag dan DPR, kami pada intinya terbuka untuk mereview mengenai perjalanan haji," ujar Erick yang sekaligus Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam keterangannya, dikutip Rabu (15/2/2023).
Ia menyampaikan persoalan avtur dapat memberikan dampak yang signifikan dalam ongkos keberangkatan haji.
Baca juga: Biaya Haji Belum Ditetapkan, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Nego Lagi ke Saudi
Dalam keterangan tersebut, Erick juga mengatakan BUMN berkomitmen penuh dalam membantu meringankan dan memudahkan masyarakat untuk beribadah ke tanah suci.
PT Bank Syariah Indonesia (BSI), ucap Erick, membuka diri dalam penyediaan gelang haji.
"Mengenai keberadaan BSI, membantu meringankan pengadaan gelang haji yang mungkin bisa menjadi sponsor. Ini masih tahap diskusi lebih jauh antara kami dengan Kemenag," papar Erick.
"Saya yakin, di bawah kepemimpinan Gus Yaqut, Kemenag terus memberikan pelayanan terbaik bagi para calon jamaah haji kita," pungkasnya.
"Dalam proses audit itu salah satunya yang coba dicari adalah apakah keuntungan kita wajar atau tidak dibandingkan biaya yang kita keluarkan," pungkasnya.
Sebelumnya, maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah membuka suara terkait polemik kenaikan biaya haji 2023.
Direktur Utama perusahaan berkode saham GIAA ini, Irfan Setiaputra menyebutkan bahwa komponen penerbangan juga turut mempengaruhi.
Seperti kenaikan sebesar 40 persen untuk Ground Handling di Arab Saudi, kemudian kenaikan estimasi 35 persen untuk visa petugas di Arab Saudi, serta kenaikan hingga 25 persen pada komponen lainnya seperti Landing Charge, Parking Charge dan Passenger Service Charge.
Tak hanya itu, komponen harga bahan bakar merupakan komponen dengan kontribusi tertinggi atau lebih dari 40 persen.