"Kami menyimpulkan bahwa RUU ini sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai fundamental yang menjadi komitmen bangsa ini sejak awal sampai akhir nanti, yang ada di dalam empat alinea Pembukaan UUD 1945," ujar Busyro dalam konferensi pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Busyro meminta agar Pemerintah bersama DPR tidak melanjutkan pembahasan RUU Kesehatan tersebut.

Mantan Pimpinan KPK ini mempertanyakan keberadaan naskah akademik dari RUU Kesehatan ini.

Baca juga: Beberapa Alasan Organisasi Profesi Kesehatan Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

"Pemerintah perlu mempertimbangkan, pertama menunda dulu sampai setelah Pemilu. Sebab mereka sedang kontes Pemilu," tutur Busyro.

"Kedua ya disetop, karena mereka enggak siap. Naskah akademik kemungkinan tidak ada," tambah Busyro.

Selain itu, Busyro menyoroti penyusunan RUU Kesehatan yang dianggapnya tidak melibatkan berbagai pihak.

"Tata krama akademik perumusan ini tidak mencerminkan sopan santun prosedur yang tertib, misalnya melibatkan masyarakat secara proposional dan secara jujur, bukan melibatkan dalam arti performa, tetapi juga substansinya kemudian dikandasi. Sering kali pemerintah dan DPR seperti itu," jelas Busyro.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law dibahas di DPR.

Budi Gunadi mengatakan, saat ini pihaknya menunggu draf RUU itu selesai dibahas di Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Jadi ini adalah masalah utama yang kita sampaikan. Waktu itu Pak Wamen bicara di Baleg, kami menunggu. Rencananya akan dikirimkan ke kami dan kami akan punya waktu untuk memberikan respons masukan dari mereka," kata Budi Gunadi dalam rapat kerja (Raker) Komisi IX DPR, Selasa (24/1/2023).

Keterangan foto: Deputy Bidang Perempuan Partai Buruh, Jumisih selendang hitam.