“Minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan dengan merek MinyaKita tidak boleh dijual melebihi HET Rp14.000/liter,” tutup Veri.

Sebelumnya diberitakan, penemuan sebanyak 500 ton atau 555.000 liter minyak goreng bersubsidi Minyakita membuat curiga bahwa barang tersebut sengaja ditimbun.

Minyak goreng tersebut ditemukan menumpuk di salah satu gudang perusahaan di lahan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (7/2/2023).

Perusahan tersebut adalah PT Bina Karya Prima (BKP).

Keterangan yang diperoleh, minyak tersebut telah diproduksi sejak Desember 2022 lalu, namun belum didistribusikan di saat masyarakat membutuhkannya.

Baca juga: Biang Kelangkaan Minyakita Terungkap, Mulai Dari Kemasannya Dibuka Hingga Tying Sales

Hingga Februari 2023, minyak goreng subsidi tersebut nyatanya belum didistribusikan. Padahal, saat ini Minyakita sedang mengalami kelangkaan di pasar-pasar tradisional.

Soal dugaan penumpukan minyak goreng berubsidi itu, manajemen PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) angkat bicara.

"Kami hanya menyewakan lahan yang dijadikan gudang oleh PT BKP dan tidak ikut serta dalam operasionalnya," tutur manajemen dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (9/2/2023).

Manajemen menjelaskan, PT KBN merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang merupakan anggota dari holding Danareksa yang mengelola kawasan industri di Jakarta Utara.

Berdasarkan keterangan resmi itu, KBN mengelola kawasan industri seperti di kawasan Cakung, Marunda, dan Tanjung Priok.

Adapun luas area keseluruhan mencapai kurang lebih seluas 600 hektare.

"Serta terkoneksi dengan akses jalan tol dua arah yang terintegrasi dengan pelabuhan domestik maupun internasional," tutur tulis manajemen.

Salah satu lokasi lahan milik KBN, yaitu di Marunda memiliki kurang lebih 400 hektare, berstatus berikat dan non berikat.

Di atas lahan tersebut, disediakan bangunan pabrik, gudang, depo kontainer, lahan industri hingga pelabuhan.