Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengucurkan anggaran dana di bidang ketahanan pangan sebesar Rp 900 miliar di Januari 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, anggaran tersebut diharapkan mampu menstabilkan harga beras.

"Kita berharap alokasi anggaran untuk ketahanan pangan bisa menangani tadi masalah terutama harga pangan beras yang diharapkan bisa stabil," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita secara virtual, Rabu (22/2/2023).

Ani memaparkan, realisasi anggaran tersebut terbagi untuk belanja Kementerian dan Lembaga. Rinciannya, Rp 630 miliar untuk Kementerian PUPR dalam membangun bendungan dan irigasi. 

Kemudian anggaran untuk Kementerian Pertanian sebesar Rp 125,4 miliar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp 99,4 miliar.

Meski demikian, Ani menyampaikan, dana ketahanan pangan lebih sedikit dibandingkan anggaran perlindungan sosial.

"Untuk belanja sosial itu lebih besar dari anggaran kesehatan dan ketahanan pangan. Kita sudah membelanjakan 14,6 Triliun Rupiah," ujar dia.

Kata dia, pemanfaatan anggaran sosial ini terbagi dalam penyaluran bantuan sosial dan bencana sebesar Rp 3,9 triliun.

Baca juga: Februari Panen Raya, Pemerintah Akan Impor Beras, Jokowi: Stok Beras Menipis

"Terutama untuk penyaluran bantuan sosial dan bencana, penyandang disabilitas dan untuk kepentingan agama bantuan Kartu Indonesia Pintar yaitu beasiswa kepada para mahasiswa dari lingkup Kementerian Agama," ungkapnya.

Sementara itu, anggaran belanja non Kementerian Lembaga sebesar Rp 10,7 triliun terdiri dari subsidi bunga kredit usaha rakyat.

Baca juga: Operasi Pasar Sudah Gencar, Harga Beras Masih Terpantau Naik

"Jadi masyarakat usaha kecil menengah yang kredit dengan suku bunga murah, ini karena APBN membelanjakan subsidi 10,7 triliun untuk mensubsidi bunganya. Sehingga mereka tidak mengalami kenaikan suku bunga dari pinjamannya," tegasnya.