"Tapi tiga tahun terakhir keadaan tak menentu. Banyak peternak yang akhirnya dipailitkan atau dipidanakan, karena tak bisa membayar utang kepada pabrik pakan," ungkap Singgih.

Singgih melihat pascalahirnya UU PKH, justru perunggasan nasional cenderung melaju ke liberalisme. Kompetisi yang tidak imbang tersebut menyingkirkan peternak kecil,

"Kami menutut hak keadilan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan peternak kepada pemerintah sebagai otoritas pemangku kepentingan dan kebijakan," ujar Singgih.

Senada dengan Singgih, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengingatkan pentingnya kehadiran pemerintah dalam melindungi peternak mandiri.

Menurutnya, corak wajah industri peternakan hari ini, merupakan kelalaian pemerintah.

"Kami sedang menginvestigasi mala-admisnistrasi. Saat ini ombudsman sedang mendalami dugaan mala adminisrasi kebijakan stabilisasi pasokan live bird yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian,” tuturnya.

Ia mencatat, pemerintah tidak hadir dalam kondisi perunggasan sangat genting,

"Pada 1998 ketika krisis moneter menyebankan 50 persen peternak kolaps dan tidak ada yang menyentuh. Dan akhirnya perusahan integrasi masuk ke budi daya,” ujar Yeka.

Saat flu burung dan pandemi Covid-19, menurutnya, Pemerintah tidak sigap sehingga mengambil langkah impor yang besar untuk pangan.

Menurut Yeka adalah asosiasi peternakan unggas perlu satu suara dalam meminta perlindungan kepada pemerintah.

Dalam kesempatan itu Sekber (Sekber) Asosiasi Perunggasan yang terdiri dari PINSAR, GOPAN, dan Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) menegaskan, 50 tahun peternak mandiri memutar perekonomian nasional mengingatkan para peternak harus bertransformasi ke arah modernisasi dari kandang open house ke closed house.