Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut, banyak pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang terluka alias 'sakit hati' pasca adanya kasus yang menimpa salah satu pejabat DJP.

Pejabat yang dimaksud bernama Rafael Alun Trisambodo, yang tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp56 miliar dan menjadi sorotan publik.

Bahkan, tak sedikit masyarakat yang menilai mayoritas pegawai pajak memiliki harta kekayaan yang tidak sesuai dengan jabatan yang diembannya.

Baca juga: Mahfud MD Minta KPK Bekerja Profesional Usut Harta Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo

Menurut Sri Mulyani, yang sangat terlukai terutama para pegawai yang bekerja dengan dengan baik dan tidak melakukan tindakan yang menyimpang.

"Saya atas nama seluruh Kementerian Keuangan saya ingin menyampaikan, mereka yang sudah bekerja baik adalah mereka yang terlukai paling dalam, dari kasus ini," ucap Sri Mulyani dalam acara Economic Outlook di Jakarta, Selasa (28/2/2023).

"Ini sesuatu yang harus disadari bahwa kami manusia biasa yang kerja juga untuk Republik ini," sambungnya.

Sri Mulyani melanjutkan, ia memiliki ambisi untuk membenahi citra Kementerian Keuangan, dengan cara menyingkirkan pegawai-pegawai yang berkhianat.

"Mereka yang mengkhianati, ayo kita cabutin tanpa membuat institusi kita lemah dan menjadi lumpuh. Ini yang sedang berjalan," pungkas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR-RI, Kamrussamad mengatakan, pihaknya segera memanggil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, imbas adanya kasus anak pejabat DJP yang menganiaya seorang remaja hingga koma.

Mario Dandy Satrio yang merupakan anak pejabat Kepala Bagian Umum di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II yakni Rafael Alun Trisambodo, diketahui menjadi tersangka penganiayaan.

Selain tindakannya dianggap brutal, Dandy juga sering pamer kekayaan seperti menggunakan motor gede yang harganya ratusan juga dan mobil-mobil mewah.

Belakangan salah satu mobilnya yang ia pamerkan yaitu Robicon dikabarkan adalah mobil bodong alias tanpa surat-surat pajak.

Buntut dari pamer harta tersebut, banyak masyarakat yang mempertanyakan sumber harta kekayaan Rafael. Dan kemudian menjadikan citra Kementerian Keuangan menjadi buruk.

"Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan harus segera memeriksa Rafael demi memulihkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap DJP. Kita harapkan hasilnya disampaikan ke DPR sebagai mitra kerja Kemenkeu," ucap Kamrussamad kepada Tribunnews, Jumat (23/2/2023).

"Saat ini masih reses. Kita akan memanggil DJP pada masa sidang yang akan datang karena menyangkut kepercayaan Wajib Pajak," sambungnya.