TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras pada 2023 sebesar 1-1,5 juta ton.

Persisnya sebesar 1,2 juta ton. Jumlah ini merujuk pada volume operasi pasar beras tahun 2022.

"Rata-rata 100.000 ton per bulan. Dua bulan terakhir ini sudah hampir 400.000 ton lebih 200.000 ton per bulan. Sesuai kondisi lapangan, pada Januari hingga Februari harga masih tinggi. Panen raya juga belum serempak, sehingga pengeluaran SPHP beras masih cukup tinggi," ujar Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, dalam pernyataannya, Minggu(5/3/2023).

Selain menargetkan SPHP beras pada 2023 sebesar 1,2 juta ton, kata Maino, Bapanas menargetkan stok akhir yang dikuasai Bulog sebesar 1,2 juta ton.

Baca juga: Mendag: Indonesia Tak Punya Persediaan Pangan, Bapanas Perlu Siapkan Stok Satu Bulan Kedepan

Artinya Bapanas mengharapkan Bulog bisa mengelola cadangan beras pemerintah (CBP) 2,4 juta ton.

"Kami belajar dari pengalaman akhir 2022. Bagaimana pemerintah dalam hal ini Bulog, hanya memiliki cadangan 400.000 ton. Secara psikologis, pasar bisa melihat pemerintah tidak punya stok, sehingga harga menjadi tinggi," tutur dia.

Cadangan yang rendah terjadi karena penyerapan gabah/beras oleh Bulog pada 2022 rendah.

Agar kejadian serupa tak terulang, kata dia, Bapanas menugaskan Bulog untuk menyerap gabah/beras petani saat panen raya Maret-Mei. Di semester I-2023, jelas Maino, Bapanas berharap Bulog bisa menyerap 60 persen-70% dari target.

Dia juga menjelaskan, sampai 2 Maret 2023 Bulog telah menyalurkan SPHP beras 420.203.513 kg untuk meredam laju kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Namun dia memastikan, pelaksanaan SPHP beras akan dievaluasi setiap bulan.

Bapanas juga telah meminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk saling berkolaborasi dalam pelaksanaan program SPHP beras 2023. Agar, kata Maino, manfaat SPHP beras dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Baca juga: Bapanas Sebut Stok Beras Nasional Saat Ini di Bulog Tak Cukup Penuhi Kebutuhan Sampai Akhir 2022

Sementara itu Koordinator Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, mengatakan SPHP beras dengan instrumen operasi pasar beras umum pada dasarnya sama dengan operasi pasar, yakni sama-sama tak menjamin kepastian outlet penyaluran beras Bulog.

"Pengelolaan CBP tanpa outlet penyaluran pasti itu perlu perputaran stok yang cepat agar kualitas beras tak turun dan stok tak menumpuk. Sampai saat ini outlet perputaran stok yang cepat, pasti, dan besar itu belum tersedia," kata dia.

Situasi ini terjadi sejak pemerintah mengubah Raskin/Rastra menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Ketika Raskin/Rastra masih ada, kata Khudori, kebijakan perberasan terintegrasi hulu-tengah-hilir. Kewajiban pengadaan di hulu yang besar oleh Bulog dijamin oleh kepastian outlet penyaluran di hilir.

Dia mencontohkan pada 2014-2016, Bulog menyalurkan 3.295.022 ton beras. Dari jumlah itu, 2.919.739 ton beras di antaranya terserap untuk Raskin/Rastra. Ketika Raskin/Rastra diubah jadi BPNT, outlet ini hilang.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Segera Bentuk Struktur Bapanas untuk Efektifkan Stabilisasi Harga Pangan