Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, relokasi Depo Plumpang Pertamina dipastikan tidak memakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menurut Arya, relokasi anggaran itu bakal digelontorkan oleh PT Pertamina (Persero).

"Yang pasti bukan pakai APBN. Pakai uang Pertamina dong, ya itu kan bisnisnya Pertamina," ujar Arya kepada wartawan saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Meski begitu, Arya enggan membeberkan jumlah kisaran anggaran yang diperlukan dalam merelokasi Depo Pertamina Plumpang.

"Kita sudah perkirakan, ya tunggu saja," tegasnya.

Di sisi lain, Arya menjelaskan keberadaan Depo Plumpang Pertamina setelah direlokasi. Kata dia, hal itu mutlak keputusan Pertamina.

"Ya terserah Pertamina. Itu kan punya Pertamina. Emang milik siapa? Kalau milik Pertamina, suka-suka Pertamina mau jadi apa," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan depo atau Termina Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina yang berada di Plumpang, Jakarta Utara, akan segera direlokasi.

Namun, relokasi tersebut tidak bisa langsung dilakukan dalam waktu yang cepat.

Baca juga: 32 Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Masih Dirawat, Tersebar di 6 Rumah Sakit

Diketahui, Pemerintah akan merelokasi TBBM Plumpang ke wilayah atau tanah milik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, yang berada di Kawasan Jakarta Utara.

Hal ini dilakukan sebagai respon adanya insiden kebakaran TBBM Plumpang pada Jumat (3/3/2023) malam, yang memakan korban warga sekitar.

"Kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya siap dibangun akhir 2024. Pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu 3,5 tahun," papar Erick kepada wartawan, Senin (6/3/2023).

Baca juga: Relokasi Depo Plumpang ke Lahan Pelindo Akan Dimulai Tahun 2024

Untuk itu, lanjut Erick, pihaknya sangat membutuhkan dukungan masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait adanya wacana relokasi tersebut.

"Nah karena itu kami memastikan dan membutuhkan dukungan Pemerintah daerah dan masyarakat. Karena ini bagian dari perlindungan masyarakat yang didorong presiden," paparnya.