Poin-poin Permenaker Nomor 5/2023 yang Jadi Sorotan Buruh Buruh hingga Pemerintah
Buruh menilai Permenaker Nomor 5 tahun 2023 sangat diskriminatif dalam aturan pengupahan.
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Choirul Arifin
Tribunnews/Bambang Ismoyo
Aksi demo ratusan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh memprotes terbitnya Permenaker Nomor 5/2023 yang membolehkan perusahaan padat karya berorientasi ekspor memotong gaji buruh, di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Putri memastikan Permenaker ini sudah dimusyawarahkan dan dirumuskan dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk LKS Tripartit Nasional.
Ia berujar peraturan ini benar-benar untuk menahan angka PHK, dimana aturannya telah dikunci untuk melindungi pekerja dari upah rendah yang diberikan perusahaan.
"Ini sudah melalui proses harmonisasi regulasi yang dipimpin Kementerian Kumham Dirjen Perundangan-undangan," pungkasnya.
