Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemanfaatan teknologi sudah dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pelaporan pajak.

Beralihnya pelaporan pajak dari yang awalnya harus tetap muka ke online ini akan memacu banyak hal, termasuk mudahnya aplikasi pajak oleh pelaku bisnis yang akan berdampak positif pada pemenuhan kewajiban pajak.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mulai melaksanakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP), atau Core Tax Administration System (CTAS).

Baca juga: Heikal Safar: Pedagang dan UMKM Jadi Pertahanan Ekonomi Rakyat Paling Hebat di Indonesia

Penerapan CTAS bertujuan untuk mendigitalisasi setidaknya 21 proses bisnis utama di DJP, mulai dari pelayanan hingga penegakan hukum.

Chief Product Officer Mekari Aviandri Hidayat, mengatakan inisiatif digitalisasi pajak oleh pemerintah, termasuk pelaporan online, akan memacu bisnis untuk mempercepat adopsi teknologi perpajakan, seperti aplikasi pajak. Peralihan dari cara konvensional ke digital akan berdampak positif bagi bisnis.

"Teknologi akan mengotomasi pemrosesan pajak, mulai dari pengolahan data hingga pengarsipan dokumen, sehingga bisnis dapat dengan lebih mudah dan lancar memenuhi kewajiban pajak mereka," tutur Aviandri, Kamis (23/3/2023).

Supaya bisa beradaptasi dengan tren digitalisasi perpajakan, bisnis harus mengadopsi teknologi untuk pemrosesan data dan dokumen pajak.

Lima langkah di bawah ini dapat memandu bisnis yang ingin mulai beralih dari pemrosesan pajak yang konvensional ke digital.

1. Pilih Aplikasi Mitra Resmi DJP

Aplikasi pajak hanya akan bermanfaat apabila aplikasi tersebut sudah menjadi mitra resmi DJP sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

"Dengan terhubung langsung ke DJP, aplikasi PJAP, contohnya Mekari Klikpajak, mampu mensinkronisasi semua data dan dokumen perpajakan yang diproses melalui aplikasi pajak dengan data dan dokumen yang sudah tersimpan di sistem DJP. Dengan demikian, bisnis tidak akan menghadapi masalah kedepannya hanya karena ada kesalahan pada penyamaan data," ucap Aviandri.

2. Kemudahan Migrasi Data

Bisnis yang sudah beroperasi untuk waktu yang lama, pastinya sudah memiliki data dan dokumen perpajakan, seperti bukti potong (bupot), yang tersimpan di DJP.

Baca juga: Bisnis Pakaian Bekas Bisa Bunuh UMKM