Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan, keputusan impor beras sebanyak 2 juta ton sampai akhir Desember 2023 harus melalui diskusi yang keras, di tengah penyerapan produksi beras dalam negeri masih minim.

"Dalam rapat itu sudah diskusi sekian banyak, keras diskusinya. memangnya mudah mutusin impor dalam kondisi kayak begini? tapi kalau ada apa-apa siapa mau tanggung jawab? kita mesti tahu," ujar Arief kepada wartawan di kawasan DPR RI, dikutip Selasa (28/3/2023).

Arief menjelaskan, keputusan itu tidak semata-mata hanya usulan oleh Bapanas. Kata dia, timbulnya keputusan impor justru melalui rapat koordinasi bersama kementerian terkait khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perekonomian.

Baca juga: Bapanas Minta Bulog Impor 2 Juta Ton Beras, Buwas: Masih Tunggu Izin Kementan dan Kemendag

"Ini satu kesatuan nih buat NKRI. Jadi pada saat presiden putuskan misalnya harus A, itu semua menteri kepala badan ikut, nggak boleh satu pun nggak," paparnya.

"Itu langkah pengamanan pangan nasional, kalau ada Bapanas pro impor itu engga. Itu diputuskan ada Mentan, Mendag, kebetulan Bulog yang nugasin itu Badan Pangan," lanjutnya.

Untuk diketahui, Bapanas telah menugaskan Perum Bulog, untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton sampai akhir Desember 2023, melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Maret 2023 terkait Penugasan Pengadaan CBP dari Luar Negeri.

Salinan surat itu ditandatangani oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Permintaan impor beras tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat internal bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan topik ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H.

"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton, sampai dengan akhir desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," dikutip dalam salinan surat itu, Senin.

Kemudian, dijelaskan tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program stabilitas pasokan dan harga pangan beras (SPHP), pada 21.353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.

"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri, serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermence) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis salinan surat tersebut.

Lebih lanjut, Arief juga menegaskan, Perum Bulog untuk memaksimalkan hasil panen dalam negeri selama masa panen raya.

"Sejalan dengan hal tersebut kami menugaskan Perum Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri, terutama selama masa panen raya Maret-Mei 2023," lanjutnya.