Kemudian, Dinas Pangan memantau pasokan dan harga serta memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dengan mengoptimalkan peran BUMN dan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM).

Menurut Nyoto, penyediaan CPP menjadi bagian dari tugas Bapanas sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Ia menegaskan bahwa upaya meningkatkan CPP terus dilakukan, termasuk dengan mengoptimalkan peran BUMN Pangan yaitu Perum Bulog dan Holding Pangan ID FOOD.

“Bulog fokus menyiapkan cadangan untuk beras, jagung, dan kedelai. Sedangkan ID FOOD menyiapkan cadangan pangan seperti gula, bawang, cabai, daging sapi, daging ayam, telur, serta ditambah minyak goreng dan ikan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebutkan, saat ini Bapanas terus melakukan penguatan stok pangan nasional sebagai salah satu upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di dalam negeri.

Kerangka regulasinya sudah jelas, sesuai amanat dari Presiden Joko Widodo melalui Perpres 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), kemudian turunannya berupa Perbadan 15/2022, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/2022 mengenai Penjaminan Perbankan.

“Jika ini berjalan kita optimis CPP untuk 12 komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional dapat menopang ketahanan pangan kita,” jelas Arief.

Menurut Arief, saat ini stok CPP secara bertahap mulai terisi untuk 13 komoditas pangan. “Kita terus pantau, update, dan laporkan secara perkembangannya sehingga saat dibutuhkan untuk melakukan intervensi dan pencegahan kondisi kedaruratan kita sudah siap," ungkapnya.

Produksi Pertanian Terancam

Pengamat Pertanian sekaligus Wakil Dekan Fakultas Pertanian dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Sujarwo, mengatakan, El nino akan berdampak pada penurunan curah hujan di Indonesia.

"Dalam sistem produksi pertanian, kekurangan air akan menghambat proses metabolisme tanaman yang berdampak pada penurunan produktivitas sampai pada kegagalan panen. Situasi ini tentunya sangat merugikan bagi petani dan juga ketahanan pangan nasional," kata Sujarwo, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: El Nino Menghantui, Produk Sawit dan Pangan Lainnya Terancam

Sujarwo menambahkan, menurut data BNBP pada Maret 2023, terdapat 11 Provinsi yang berpotensi kekeringan dengan curah hujan rendah.

Terdiri dari provinsi Aceh, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi tengah, dan Sumatera Utara. Padahal, Jawa Timur dan Jawa Barat adalah dua Provinsi besar penopang produk pertanian nasional.

"Dari sisi produksi pertanian, hampir pasti ini akan terancam terjadi penurunan, dan berdampak pada pergerakan harga produk pertanian, yang meningkat bukan karena tarikan demand tapi karena efek penurunan produksi (supply side). Penurunan harga ini akan memukul konsumen, pada saat produksi petani juga tidak terlalu bagus," jelasnya.