Rapat dengan Menkeu Sri Mulyani, Demokrat dan PKS Minta Pemindahan Ibu Kota Nusantara Ditunda
Demokrat dan PKS meminta pemerintah menunda pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang saat ini tengah dibangun di Kalimantan Timur.
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Sanusi
Alokasi Dana
Pemerintah memastikan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024.
"Tahun depan, akan ada alokasi sejumlah anggaran untuk IKN. Nantinya akan kami susun dalam RAPBN 2024," terang Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, Senin (22/5).
Isa belum memerinci besaran yang pasti untuk alokasi anggaran IKN pada tahun depan.
Namun, yang pasti, negara merogoh kocek untuk memancing para investor untuk masuk ke dalam pembangunan IKN.
Ini pun sebenarnya sudah dilakukan. Pada tahun 2023, pemerintah sudah mengalokasikan RP 23,9 triliun untuk pembangunan IKN.
Baca juga: PM Jepang Dukung IKN Indonesia, JBIC Tanda Tangan Kontrak Siap Kucurkan Miliaran Yen
Bukan Gagasan Presiden
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemindahan ibu kota negara RI dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan merupakan gagasan dirinya.
Namun, hal tersebut sudah menjadi pemikiran Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno) sejak dekade 1960-an.
"Yang perlu saya ingatkan bahwa kita pindah ke IKN Nusantara ini juga bukan gagasan saya. Endak," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Muktamar XVIII PP Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/2/2023).
"(Tapi) ini sudah sejak Bung Karno. Tahun 1960, Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota (dari) Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya," katanya melanjutkan.
Berdasarkan gagasan tersebut, kata Jokowi, pemerintah terus melakukan kajian di titik mana lokasi terbaik untuk memindahkan ibu kota negara.
Hingga akhirnya ditetapkan Kota Nusantara yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang akan menjadi ibu kota baru RI.
Selain itu, Jokowi mengatakan, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan sekadar memindahkan bangunan gedung kementerian dan instansi pemerintahan, melainkan pemerintah ingin membangun sistem budaya kerja yang baru.
"Bukan fisiknya yang ingin dipindah. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota ini karena sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan," ujar Jokowi.
