TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat resmi meloloskan rancangan undang – undang (RUU) untuk menangguhkan plafon utang AS hingga 1 Januari 2023.

Keputusan ini disahkan setelah 314 dari 413 anggota DPR Partai Republik sepakat meloloskan RUU Tanggung Jawab kenaikan pagu utang, dan mencerahkannya kembali pada Presiden Joe Biden sebelum tenggat pagu utang jatuh tempo.

Hal senada juga terlihat pada pemungutan suara dari Partai Demokrat, dimana 220 dari 71 orang sepakat untuk meloloskan RUU pagu utang pada Kamis (1/6/2023).

Baca juga: Partai Republik Tolak Kesepakatan Presiden Biden, Drama Plafon Utang AS Kian Memanas

Sementara sisanya sekitar 71 orang menolak keras kebijakkan Joe Biden untuk mengerek naik plafon utang AS .

“Kesepakatan ini adalah kabar baik bagi rakyat Amerika dan ekonomi Amerika. Saya mendesak Senat untuk mengesahkannya secepat mungkin sehingga saya bisa menandatanganinya menjadi undang-undang,” kata Biden usai pemungutan suara presiden Amerika.

Dengan perjanjian tersebut, nantinya pengeluaran domestik Amerika, serta pendapatan non-pertahanan akan dipangkas hingga 2024.

Tak hanya itu lewat RUU tersebut, pemerintah pusat akhirnya mencabut anggaran Covid-19 yang tak terpakai untuk .Dengan begini ekonomi Amerika dapat terhindar dari ancaman default atau gagal bayar utang.

Ancaman gagal bayar utang AS

Sebelum Biden dan anggota DPR AS menyetujui kenaikan plafon utang AS, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengungkap potensi negaranya yang akan mengalami bencana keuangan apabila para kongres gagal membayarkan tagihan utangnya.

Ancaman tersebut dilontarkan Yellen setelah kongres AS gagal menaikkan pagu atau batas pinjaman ditengah lonjakan utang yang telah membengkak ke kisaran 31,45 triliun dolar AS per 31 Maret 2023, dikutip dari Reuters.

Berbagai cara telah dilakukan agar kongres Gedung Putih menaikan pagu batas pinjaman, termasuk memberikan solusi untuk melipatgandakan pemotongan pengeluaran sebesar 4,5 triliun dollar AS.

Akan tetapi peringatan tersebut tak ujung diindahkan para kongres Gedung Putih dan tim negosiasi Biden, mereka justru menolak semua penawaran apapun dari Partai Republik untuk menaikkan pagu utang.

Lantaran ancaman gagal bayar utang semakin mengancam perekonomian Amerika, hingga dapat memicu lonjakan defisit tahunan AS menjadi 2 triliun dolar AS antara 2024 dan 2033. Tekanan ini yang mendorong DPR Amerika menyetujui RUU plafon utang yang telah dibuat Biden.