Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyoroti sulitnya para pelaku usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) mendapatkan pembiayaan dari bank.

Menurut dia, satu hal yang memberatkan pelaku UMKM mendapat dana dari bank adalah syarat yang menyebutkan mereka harus memiliki aset.

"Pelaku UMKM di kita masih sulit karena akses perbankan harus punya aset agunan," kata Teten dalam konferensi pers Launching Perayaan Hari UMKM Nasional Tahun 2023 yang disiarkan secara daring, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: Sektor UMKM Didorong Adopsi Teknologi Web3 dan Blockchain

Ia kemudian membandingkan Indonesia dengan negara lain, bagaimana mudahnya para UMKM di sana mendapatkan pinjaman. Cukup dengan sertifikasi produk.

"Sementara negara lain enggak perlu (aset agunan). Asal sudah punya sertifikasi produk (bisa dapat pinjaman). Bahkan ide pun sudah mulai dibiayai. Ini yang saya kira butuh reformasi juga di pembiayaan kita," ujar Teten.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mengakui bahwa bank membutuhkan aset agunan karena menyangkut soal non performing loan (NPL).

"Kita memahami dari sisi perbankan itu kan aspek, kenapa harus ada agunan dan sebagainya karena menyangkut soal risiko NPL atau kredit macet," katanya.

Maka dari itu, Teten kini sedang mengeksekusi sebuah solusi agar perbankan lebih mudah memberikan pembiayaan kepada UMKM.

Ia mengatakan, produk para pelaku UMKM kini dihubungkan dengan rantai pasok industri agar bisa mendapatkan kepastian market.

"Ini yang sudah kita exercise misalnya bagaimana para produk UMKM itu dihubungkan dengan rantai pasok industri atau juga dihubungkan dengan offtaker. Sehingga ada kepastiaan market. Ada kepastian harga," ujar Teten.

Baca juga: Bangkitkan UMKM di Ciamis, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Pembuatan Tahu

Ia mencontohkan bagaimana pihaknya bereksperimen pada para petani sayur di Ciwidey, Jawa Barat. Mereka dihubungkan ke offtaker lewat koperasi.

"Di Ciwidey, contohnya para petani kecil, petani sayur, tadinya bank enggak mau biayai karena ada yang 1000 meter dan 2000 meter (lahannya). Nah, begitu kita hubungkan, mereka kita konsolidiasi lewat koperasi, yang beli tunai produknya 100 persen. Koperasi yang memasarkan ke jaringan ritel modern," kata Teten.

"Ekosistem ini ternyata bagus sehingga bank mau membiayai," sambungnya.

Lebih lanjut, kata Teten, pihaknya kini juga sedang menggagas KUR Klaster.

"Kita menggagas tentang KUR Klaster. Jadi, misalnya sekarang kalau UMKM yang tadi terhubung dengan offtaker, terhubungan di dalam rantai pasok industri usaha besar, itu sudah bisa menempatkan KUR Klaster. Rp 500 juta. Itu sudah lumayan," ujar Teten.