TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengungkapkan prediksinya, kebijakan larangan ekspor bauksit mentah dari Indonesia ke luar negeri berpotensi menuai gugatan oleh Pemerintah China lantaran selama ini produk bauksit Indonesia banyak diserap oleh negara tersebut.

“Ini bauksit kita ini digugat lagi, gak tau yang gugat, mungkin dari Tiongkok, karena ekspor kita banyak ke sana,” ujarnya di acara 1 Dekade Bara JP di Youtube Kompas TV, Minggu (18/6/2023).

Namun Jokowi menegaskan Indonesia tidak gentar menghadapi gugatan itu. Menurutnya sebagai negara besar, nyali pun harus perkasa.

Setelah menjalankan kebijakan ekspor bijih bauksit, Presiden segera melakukan pengecekan langsung ke smelter milik PT Newmont. Dia mengatakan, Pemerintah juga akan melihat langsung perkembangan pembangunan smelter Freeport Indonesia yang memproduksi katoda tembaga.

“Kalau (smelter katoda tembaga) sudah hampir selesai, tembaga setop lagi sehingga semuanya berproduksi dalam negeri,” ujar Jokowi.

Presiden menyatakan, Indonesia memiliki industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang besar, saat ini baru memulai untuk mengembangkan sudah kena berbagai gugatan. Namun, gugatan itu hanyalah awal tantangan dari target besar yang ingin dicapai Negara.

Jokowi mengatakan Pemerintah baru mempersiapkan industri katoda, prekursor, nikel bertenologi High Pressure Acid Leaching (HPAL), kendaraan listrik, dan lithium baterai.

“Mungkin selesai di 2027, Insyaallah di 2028 tapi itu harus dicekin betul, berapa bulan ada perkembangan ga, ada progresnya ga,” tandasnya.

Indonesia resmi melarang ekspor bijih bauksit mulai 10 Juni 2023.  Jokowi menyampaikan, sejak zaman VOC, Indonesia sudah mengirimkan bahan mentah ke Eropa terutama ke Belanda. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia tegas menghentikan satu-persatu kegiatan ekspor yang tidak membawa nilai tambah besar bagi negara.

Baca juga: Ekspor Bauksit Dilarang Pemerintah, Pengamat Ingatkan 5 Hal Ini

“Kita setop kemarin sudah nikel dulu, lalu stop bauksit baru saja bulan ini,” ujarnya. 

Presiden Indonesia menegaskan, kebijakan moratorium ekspor komoditas mineral membutuhkan nyali besar. Pasalnya, setelah melaksanakan pelarangan ekspor nikel 2020 lalu, Indonesia kena gugatan dari Uni Eropa.

Meskipun dinyatakan kalah pada gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Pemerintah pun mengajukan banding.

Baca juga: Ekspor Bauksit Disetop, Antam Fokus Garap Pasar Domestik

“Uni Eropa saya juga masih berkawan baik kok dengan Presiden EU Ursula von der Leyen, bicara baik baik tapi ya kita hadapi. Jangan sampai digugat kalah langsung mundur, ya engga jadi industri kita,” kata Jokowi.

Belum selesai proses hukum dengan Uni Eropa, kali ini kebijakan larangan ekspor bijih bauksit akan kena gugatan China.

Laporan reporter: Arfyana Citra Rahayu | Sumber: Kontan