China Sepakat Utangi Pakistan 2,4 Miliar Dolar AS untuk Jangka Dua Tahun
Pemerintah Pakistan akan mendapat kucuran utang baru dari Pemerintah China senilai 2,4 miliar dolar AS untuk jangka waktu dua tahun.
Penulis: Mikael Dafit Adi Prasetyo
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews, Mikael Dafit Adi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM, KARACHI – Pemerintah Pakistan akan mendapat kucuran utang baru dari Pemerintah China senilai 2,4 miliar dolar AS untuk jangka waktu dua tahun.
"Bank Exim China menggulirkan jumlah pokok 2,4 miliar dolar AS yang akan jatuh tempo dalam 2 tahun fiskal mendatang," kata Ishaq Dar, Menteri Keuangan Pakistan dalam sebuah posting di platform perpesanan X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Dar juga menambahkan ekonomi negara itu sudah berada di jalur menuju stabilisasi.
Sebuah sumber di Kementerian Keuangan Pakistan mengatakan kepada Reuters bahwa lebih dari 600 juta dolar AS pinjaman itu akan jatuh tempo pada tahun fiskal ini, dan Pemerintah Pakistan telah menerima konfirmasi perpanjangan tersebut.
Pencairan sekitar 1,2 miliar dolar AS dari pemberi pinjaman dan arus masuk bilateral negara-negara sahabat termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab setelah kesepakatan telah menopang cadangan bank sentral Pakistan, yang telah turun ke tingkat kritis dan hampir tidak cukup untuk membayar satu bulan impor yang terkendali.
Sementara itu, pakta IMF terakhir yang datang hanya dengan kondisi sulit atas disiplin fiskal diklaim telah membantu Pakistan mencegah default di tengah krisis neraca pembayaran akut yang telah memicu tingkat inflasi tinggi sepanjang masa di negara berpenduduk 220 juta orang.
Baca juga: Demi Turunkan Inflasi, IMF Desak Pakistan Lanjutkan Siklus Pengetatan Kebijakan Moneter
Dua ulasan berikutnya dari kesepakatan IMF akan melewati ketidakpastian politik menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini dan akan diikuti dengan transisi pemerintahan.
Baca juga: IMF Setujui Suntikan Dana US$3 Miliar untuk Pakistan
Tim IMF berencana mengadakan pertemuan dengan pimpinan semua partai politik, termasuk mantan Perdana Menteri Imran Khan, untuk melanjutkan tujuan bailout terlepas dari siapa yang berkuasa.