Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah tidak akan melakukan impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang.

"Jadi kami sudah rapatkan mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas," kata Luhut saat kepada wartawan di Stasiun Halim, Kamis (22/6/2023).

Luhut mengatakan, hal itu dinilai melanggar tiga aturan jika tetap dilakukan impor KRL bekas dari Jepang.

"Karena itu melanggar tiga aturan, satu Perpres, yang kedua Kementerian Perindustrian dan ketiga dari Kemenhub," jelasnya.

Terkait kebutuhan KRL dalam negeri, Luhut menegaskan tidak ada persoalan yang signifikan. Dia mengaku hal itu sudah bisa diantisipasi.

"Ga ada masalah, sudah kita hitung semua. Kita exercise ada jago-jagonya di sana yang ahlinya dan mereka maparkan kemarin semua kendala-kendala bisa diselesaikan," ungkap dia.

Sebagai gantinya, pemerintah akan mengimpor tiga trainset Kereta Rel Listrik (KRL) baru.

Menurut Luhut, hal itu dilakukan untuk menopang pelayanan kereta bagi masyarakat, meski sejumlah kereta telah dipensiunkan.

"Kita memang harus mengimpor barang baru ada tiga saja yang baru untuk menutupi kekurangannya," kata Luhut.

Meski begitu, Luhut enggan menjelaskan lebih rinci waktu pasti impor tersebut. Dia hanya berujar, proses impor KRL baru ini membutuhkan waktu hingga dua tahun.

"Tapi kita tadi akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi tapi itu butuh waktu 1-2 tahun. Jadi kritisnya itu hanya tahun depan sampai tahun 2025," jelasnya.

Dikutip dari Kompas.com, PT INKA sebelumnya menyebut pengerjaan retrofit membutuhkan waktu sekitar 16 bulan. Strategi retrofit dapat menambah usia KRL tua hingga masa operasi 10 tahun lagi.

Pemerintah juga akan membuat rangkaian KRL baru melalui PT INKA dengan anggaran Rp 9,3 triliun yang akan diproduksi di pabrik PT INKA di Banyuwangi dan Madiun.