Berdasarkan hal tersebut Hery menyampaikan bahwa saat ini merupakan era baru dalam tata kelola minyak dan gas nasional. Masa “easy oil and gas” telah berlalu di Indonesia dan secara realistis harus dapat melihat bahwa cadangan dalam negeri mulai menipis dan negara membutuhkan sumber baru untuk memutarkan roda ekonomi.

Tata kelola mata rantai distribusi minyak dan gas harus ada keterlibatan, peran dan pengaruh pemerintah, instansi serta masyarakat di daerah produksi.

Undang-Undang Otonomi Daerah mengalokasikan bagi hasil yang terkadang jumlahnya tidak sedikit. Namun pengelolaan ini harus dapat dikoordinasikan dengan baik oleh instansi yang wewenangnya harus disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pendapatan industri minyak dan gas sepatutnya dapat diinvestasikan kembali ke industri migas untuk mencari cadangan baru, untuk membiayai penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR) guna menggenjot produksi dari sumber minyak dan gas yang alat produksinya sudah berusia tua, untuk membiayai infrastruktur distribusi minyak dan gas, serta membiayai optimalisasi pengelolaan mata rantai dari hulu sampai hilir.

Tata kelola kelembagaan industri minyak dan gas nasional juga perlu mendapat perhatian untuk menjaga kesinambungan mata rantai dari hulu sampai hilir.

“Model kelola hulu misalnya, harus membedakan tiga fungsi negara yakni penentu kebijakan, pengaturan dan pengawasan, serta fungsi bisnis. Ketiga fungsi ini dapat dilakukan oleh tiga instansi yang berbeda seperti sekarang atau dua instansi mengingat fungsi kebijakan tetap harus dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah bersama semua pemangku kepentingan wajib menyediakan sisa cadangan minyak dan gas sebagai sumber energi untuk kebutuhan nasional, mengelolanya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, memberlakukan harga yang terjangkau bagi industri dan masyarakat banyak, serta meningkatkan partisipasi masyarakat agar bermanfaat dalam mengurangi kemiskinan sesuai dengan amanat Sustainable Development Goals,” jelas Hery.

Terkait hal tersebut Hery berharap bahwa Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi harus menjadi salah satu penopang dan mendorong peningkatan pendapatan negara.

Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas harus menjadi salah satu penopang pendapatan negara yang pada prinsipnya harus menjadi salah satu pendorong untuk membangun kesadaran semua pihak.

Diharapkan Undang-Undang yang dilahirkan itu bisa mendorong peningkatan percepatan pendapatan negara. Pemerintah telah menargetkan lifting minyak bumi sebesar satu juta barel per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada tahun 2030.

Setidaknya, Pemerintah membutuhkan investasi di sektor hulu migas sebesar USD 160 Miliar dalam kurun waktu 10 tahun mendatang hingga 2030.

Sementara realisasi lifting minyak bumi pada tahun 2022 berada di bawah target yaitu sebesar 612 ribu BOPD atau sebesar 87 persen dibanding target yang ditetapkan. Realisasi migas bumi tahun 2022 juga berada di bawah target yaitu sebesar 940 ribu BOEPD atau 90,68 persen dibanding target yang ditetapkan.

Kemudian daya tarik investasi minyak dan gas di Indonesia saat ini mengalami trend penurunan. Internal Rate of Return (IRR) sektor minyak dan gas di Indonesia masih jauh berada di bawah IRR global yaitu sebesar 10,4%.

“Saat ini, tata kelola migas di Indonesia sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Untuk itu, dibutuhkan upaya kuat dalam meningkatkan iklim investasi migas di Indonesia melalui penyempurnaan RUU Minyak dan Gas, saat ini masih dibahas di DPR RI dan sudah terlalu lama berproses,” pungkas Hery.

Turut hadir dan mengikuti kegiatan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur, Siti Farisyah Yana, Penyelidik Bumi Muda Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur Hery Limbong, Vice President Sustainability PT Pertamina, Nanang Sahroni, Guru Besar Uiversitas Negeri Jakarta, Prof. Nadiroh, Asiten KU V Ombudsman RI, Aisyah Nur Isnaiti, Pemerhati Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup, Mukhtar Yusuf, serta Masyarakat Pertanian Organik Indonesia (Maporina) wilayah Kalimantan Timur.