TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu panas kini berhembus kencang di gedung Kementerian BUMN di kawasan Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Erick Thohir kabarnya akan menggusur Nicke Widyawati dari kursi direktur utama Pertamina dan menggantinya dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok sendiri saat ini menjadi komisaris utama Pertamina. Ihwal penggusuran Nicke ini, Menteri BUMN Erick Thohir masih merahasiakannya kuat-kuat dari publik. Saat ditanya awak media, Erick juga tidak menjawab ekspplisit.

Sosok Ahok saat masuk menjadi komisaris utama Pertamina sudah banyak mengundang kontroversi. Berikut sejumlah kontroversi tentang Ahok dan manuvernya selama jadi komut Pertamina:

1. Pindahkan Operasi Kilang Pertamina ke IKN

Ahok baru-baru ini membuat pernyataan kontroversial akan memindahkan operasional kilang Pertamina dipindah ke Ibu Kota Negara (IKN) nusantara.

Ahok menyebut kedua subholding yang akan diboyong ke IKN yakni PT Pertamina Hulu Energi dan PT Kilang Pertamina. “Kita akan pindahkan dua subholding dulu, hulu dan kilang, karena masih ada beberapa bisnis di Jakarta,” ucapnya saat dihubungi Tribunnews, Rabu (12/7/2023).

Menurut dia, kedua subholding ini akan menopang kebutuhan operasional IKN dan memandang operasional subholding hulu dan kilang tidak terlalu banyak di DKI. “Kita utamakan pindahkan yang operasionalnya tidak banyak di DKI,” tegasnya.

2. Pindahkan Kantor Pusat Pertamina ke Pesisir Balikpapan

Ahok juga membuat pernyataan kontroversial ingin memindahkan kantor pusat Pertamina dari kawasan Gambir, Jakarta Pusat ke kawasan pesisir Teluk Balikpapan yang menjadi gerbang ibu kota negara (IKN).

Kata dia, selama ini Pertamina menyewa kantor di Jakarta dengan biaya yang tidak murah dengan nilai sewa mencapai Rp 328 miliar per tahun.

Baca juga: Geser Nicke Widyawati, Ahok Diisukan Akan Jadi Dirut Pertamina, Apa Respon Erick Thohir?

“Jadi juga tidak murah bayangkan kalau 92 ribu meter persegi itu kita bangun di Balikpapan, di Kaltim, ini kan sesuatu yang akan memeratakan," ujar Ahok.

Rencana tersebut sudah disampaikan Ahok saat bertemu dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud di Balai Kota pada Senin (10/7/2023).

3. Harga Pertalite Nggak Turun Saat Minyak Mentah Anjlok

Basuki Tjahaja Purnama pernah menyatakan harga BBM subsidi yang tak bisa turun meskipun harga minyak mentah dunia sedang merosot tajam.

Dia mengungkapkan, harga jenis BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar telah diatur Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berbeda halnya BBM Nonsubsidi seperti Pertamax yang harga jualnya mengacu harga minyak dunia, sehingga dapat berubah-ubah pada rentang waktu tertentu.

Baca juga: Isu Perombakan Direksi Pertamina, Ahok: Saya Tidak Tahu

"Terus kenapa minyak turun, (tapi Pertalite) gak turun? Karena bandingin swasta. Waktu naik kan kita enggak bisa naikin," ucap Ahok saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

"Waktu (harga minyak dunia) turun, kita jual minyak di SPBU itu ambil untung udah paling tipis. Karena memang tugas pemerintah," sambungnya.

Ahok berkilah, Pemerintah sudah menetapkan harga subsidi BBM Pertalite Rp1.100 per liter. Meskipun harga minyak dunia melonjak dan keuangan Pertamina terganggu, Pertamina tidak bisa serta merta turut meningkatkan harga BBM subsidinya.

Cashflow Pertamina jadi turut terganggu. Bahkan Ahok menyebut laporan keuangan Pertamina menjadi 'merah'.

4. Ahok Jadi Komut Malah Banyak Kasus Kebakaran Kilang Pertamina

 Kalangan DPR RI mempertanyatakan kinerja Ahok sebagai komisaris utama Pertamina lantaran selama dia menjawab banyak kilang Pertamina yang terbakar seperti kilang Cilacap, kilang Balikpapan dan depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. 

Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mempertanyakan kinerja Ahok lantaran kejadian kecelakaan pada perusahaan plat merah itu kerap terulang. Menurutnya, fungsi komisaris adalah melakukan pengawasan secara ketat.

"Ya memang operasional itu ada di direksi, tetapi komisaris itu harus melakukan fungsi pengawasannya secara ketat," ujar Awiek sapaan akrabnya lewat pesan suara, Selasa (7/3/2023).

Misalnya saat Depo BBM di Plumpang, Jakarta Utara milik Pertamina mengalami kebakaran. Tahun 2022 lalu Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit IV Cilacap juga terbakar hebat.

Awiek yang juga politikus PPP itu mengaku heran kenapakejadian serupa sudah berulang kali terjadi. Awiek menilai tidak ada langkah konkret dari komisi Pertamina dalam rangka melakukan pengawasan.

Menurutnya, keberadaan Komisaris Pertamina mesti dievaluasi. "Memang kalau dievaluasi, dievaluasi saja keberadaan Komisaris. Kasus kasus kebakaran pertamina Yang terbaru itu kan sudah kesekian kalinya, nah pengawasan komisaris seperti apa, itu yang kami pertanyakan," ujarnya.

"Komisaris utama itu kan gajinya juga besar, apa uang dilakukan dalam kinerjanya mengoptimalkan kerja kerja direksi pertamina, kasus kasus ini jangan terulang terus, harus ada action plan," jelas Awiek.

Ahok belum berkomentar soal kebakaran di depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, yang menyebabkan 18 orang meninggal akibat insiden tersebut.

Saat jadi gubernur DKI, Ahok pernah ingin memindahkan warga Tanah Merah yang bersebalahan langsung dengan Depo Pertamina Plumpang. Salah satu korban paling parah dari insiden tersebut adalah warga Tanah Merah.

5. Ngaku Dapat Fasilitas Kartu Kredit 

Ahok buka-bukaan soal fasilitas kartu kredit yang didapatnya dari perusahaan minyak negara tersebut terkait jabatannya sebagai komisaris utama Pertamina.

Dia mengungkapkan limit atau batas maksimal nominal transaksi kartu kredit miliknya dari Pertamina mencapai Rp30 miliar. ”Yang saya dapatkan buat saya sebagai komisaris utama limitnya Rp30 miliar," ucap Ahok, Rabu (16/6/2021).

Ahok mengatakan, fasilitas kartu kredit itu juga diberikan oleh Pertamina kepada dewan direksi, komisaris, hingga manajer perusahaan.

Namun, saat ini Pertamina menghapus fasilitas tersebut. Penghapusan dilakukan dalam dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Senin (14/6/2021) lalu.

Dia menyebut fasilitas kartu kredit telah diberikan kepada pejabat Pertamina sejak lama. Namun ia tak merincikan sejak kapan fasilitas itu diberikan. Ahok hanya menyebut penghapusan itu dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan.

"Kebijakan untuk penghematan saja. Astra Group begitu besar saja tidak ada fasilitas kartu kredit perusahaan," jelasnya.

Dia mengatakan, tagihan-tagihan yang berkaitan dengan pekerjaan bisa diajukan langsung kepada perusahaan. Namun tidak dengan menggunakan kartu kredit korporasi. Seperti pemesanan tiket hotel, penerbangan, dan lain-lain.

"Intinya tidak perlu pakai kartu kredit korporasi. Silakan pakai kartu kredit pribadi saja. Jika ada hubungan dengan pekerjaan silakan minta ganti," kata dia.

Ahok berujar penghapusan dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan. "Toh tagihan kartu bisa maksimal 40 hari jika pakainya pas. Lagipula pejabat Pertamina ada staf yang utusan tiket, hotel, dan acara acara. Kenapa harus direksi yang pegang kartu kredit?" imbuh Ahok.

6. Hapus Uang Representatif Direksi Pertamina

Selain menghapus fasilitas kartu kredit, Ahok melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina juga menghapus fasilitas uang representatif. Ahok menyebut penghapusan fasilitas ini bisa membantu perusahaan untuk berhemat.

Walaupun terkait nominal ia mengaku tidak tahu karena tidak ada transparansi dari dewan direksi. Ia menyebut 'uang saku' direksi tersebut diberikan di luar gaji.

"Masih ada uang representatif direksi yang sampai saat ini kaki belum diperlihatkan. Direksi sudah oke dan akan dijalankan Direktur Keuangan. Ini (uang representatif) di luar gaji," ungkapnya.

Ahok menyebut penghentian uang representatif ini mulai berlaku sejak Selasa (15/6/2021) setelah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ia memastikan keputusan ini sudah disetujui oleh semua pihak, dari dewan direksi hingga komisaris.

"Sejak kemarin sudah harus setop," katanya. "Secara lisan, para dewan komisaris dan dewan direksi tidak ada yang keberatan di RUPS atau menolak usulan penghapusan kartu kredit korporasi," kata Ahok.

Selain jajaran internal, Ahok menyebut Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah memberi lampu hijau atas rencana penghapusan kartu kredit tersebut.

"Itu teknik operasional. Prinsipnya Pak Menteri setuju, tetapi karena dalam RUPS diwakili surat kuasa, tidak spesifik bicara setuju," ujarnya.