TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ​​​​​​​Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terus mendorong digitalisasi sistem keuangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat naik kelas ke level yang lebih tinggi.

"Satu dari sepuluh UMKM belum mempunyai akses terhadap sistem keuangan. Oleh karena itu, sistem keuangan digital menjadi penting agar UMKM dapat naik kelas," kata Airlangga, Rabu (26/7/2023).

Baca juga: Solid Dukung Airlangga, DPD Golkar Sumbar Tegaskan Tidak Mudah Diprovokasi

Menurut dia, momentum pertumbuhan ekonomi harus terus dijaga salah satunya adalah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Digitalisasi juga dapat membantu UMKM menghemat biaya dan meningkatkan produktivitas.

Airlangga menuturkan dari 64 juta UMKM yang ada, sekitar 20 juta UMKM yang sudah on boarding ke digital.

"UMKM yang tergabung dalam sistem keuangan digital atau perbankan sekitar 13,7 juta atau 21 persen atau Rp 405 triliun," tuturnya.

Baca juga: TKDN Motor Listrik Terus Meningkat, Teten Ingin UMKM Berkembang Bareng Industri Besar

Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar perbankan meningkatkan porsi kredit untuk UMKM menjadi minimal 30 persen pada 2024 dari sekitar 21 persen saat ini.

Pemerintah juga telah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon mendekati Rp450 triliun pada tahun ini dan subsidi bunga KUR untuk usaha ultramikro hingga 3 persen.

Airlangga mengatakan UMKM memiliki peran penting sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di setiap periode krisis, UMKM menjadi penopang dan mampu bertahan serta dapat pulih dengan cepat. Berdasarkan data Kemenkop UKM, pada 2021, kontribusi terhadap PDB mencapai 60,51 persen atau sekitar Rp 9,580 triliun, penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen atau sebanyak 120,59 juta orang. Dengan demikian, pengembangan UMKM merupakan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Airlangga, pemerintah juga telah memberikan dukungan pembiayaan bagi wirausaha maupun UMKM. Bagi UMKM yang membutuhkan modal usaha, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai dalam bentuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Bantuan Tunai PKL dan Warung. Pelaku UMKM yang membutuhkan up-skilling dan re-skilling difasilitasi dengan program Kartu Prakerja.

Sementara, pelaku UMKM pemula yang membutuhkan pembiayaan skala ultramikro dapat mengakses kredit Mekaar, Kredit UMi (Ultra Mikro) ataupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro.

"Saat ini penyaluran pembiayaan berorientasi kepada UMKM sektor produktif agar berjalan lebih optimal," ujarnya.

Airlangga juga menambahkan rantai nilai UMKM yang menyumbang hingga 57 persen PDB berperan menjaga resiliensi ekonomi dalam negeri di tengah berbagai krisis seperti pandemi COVID-19 sehingga perlu terus dikembangkan ke depan.

Mengingat pentingnya peran UMKM ini, tambahnya, pemerintah terus mendorong berbagai upaya agar UMKM dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Belajar dari masa pandemi Covid-19 yang menjadikan proses adopsi teknologi menjadi lebih cepat, termasuk untuk UMKM, Menko Airlangga terus mendorong UMKM untuk masuk ke ekosistem digital.

Per Desember 2022, pemerintah telah berhasil membuat sebanyak 20,76 juta UMKM onboarding digital, lalu pada 2023 ditargetkan tambahan 4 juta UMKM onboarding digital, dan pada 2024 menjadi 30 juta UMKM dapat onboard digital.

Menko Airlangga menyampaikan pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah komprehensif untuk menguatkan ekosistem UMKM dan e-commerce melalui kemudahan perizinan, insentif fiskal, sertifikasi, iklim usaha yang sehat, pembayaran digital, dan perlindungan data pribadi.

"Upaya mentransformasikan UMKM terus didorong oleh pemerintah dan oleh karena itu, penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan merupakan kunci agar UMKM bisa naik kelas," ujarnya.