TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI menduga ada praktik penimbunan dan pengoplosan di balik langkanya stok elpiji 3 kg di belakangan ini.

Dugaan ini muncul lantaran kelangkaan stok elpiji 3 kg terjadi di berbagai daerah, termasuk di luar Jawa seperti di Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto
mengatakan indikasi penimbunan oleh pengusaha pangkalan elpiji sangat mungkin.

Karena itu pihaknya mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas.

"Kami mendesak BPH MIgas dan aparat penegak hukum untuk bekerja maksimal menertibkan soal
ini," ujar Mulyanto saat dihubungi Tribun Network, Kamis (27/7/2023) kemarin.

"Ada kemungkinan pengoplosan dari gas elpiji subsidi menjadi elpiji non subsidi karena marginnya
lumayan lebar mencapai Rp12.000 per kilogram," ungkapnya.

Pengoplosan elpiji 3 kg bukan baru kali ini terjadi beberapa sindikat sudah berhasil diungkap dan
dijadikan tersangka. "Ini hal yang kita khawatirkan," ujarnya.

Pihaknya pun menyoroti kebijakan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membeli gas elpiji 3 kg yang efektif diberlakukan tahun 2023.

Mulyanto mendorong pemerintah melakukan pendataan secara akurat, bertahap hingga
uji coba terbatas sebelum memberlakukan kebijakan tersebut.

"Jangan sampai upaya menjadikan distribusi elpiji 3 Kg lebih tepat sasaran malah memunculkan
masalah baru yakni mereka yang berhak tidak mendapatkan LPG subsidi," tandasnya.

Baca juga: Atasi Kelangkaan Stok Elpiji 3 Kg, Pertamina Upayakan Recovery di Jalur Distribusi

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah memberikan arahan ke
Direktur Utama Pertamina terkait masalah kelangkaan elpiji 3 kg.

Dia menyebut Pertamina tidak tinggal diam mengatasi masalah kelangkaan elpiji bersubsidi yang terjadi hampir merata di seluruh daerah.

“Tadi sudah saya berikan arahan ke dirut. Bisa tanyakan ke beliau,” ucapnya kepada Tribun Network
melalui pesan singkat.

Ditanya mengenai kendala distribusi apa yang dihadapi dan apakah ada indikasi mafia elpiji, Ahok
tidak berkomentar.

Baca juga: Jokowi Diminta Tak Buang Badan Saat Masyarakat Kesulitan Cari Gas Elpiji 3 Kg: Tegur Erick Thohir

Ahok bilang distribusi produk Pertamina menjadi tugas anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga
yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi.

“Tanyakan ke PT Pertamina Patra Niaga,” ucapnya.

Konsumsi Meningkat Drastis

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan LPG Subsidi 3 Kg saat ini memang
mengalami peningkatan konsumsi yang sangat tinggi.

“Bulan Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya
libur panjang beberapa waktu lalu," kata Nicke.

"Kita sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat. Namun
demikian ketersediaan elpiji 3 kg ini terus dipastikan aman dan mudah-mudahan dalam satu minggu
ke depan bisa berangsur normal,” ungkapnya.

Nicke menjelaskan bahwa Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina
Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran elpiji dan turut bekerjasama dengan Pemerintah
Daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi tepat
sasaran.

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar. Kita bekerjasama dengan
pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar.
Upaya itu agar pengelolaan stok LPG efektif langsung ke masyarakat,” ungkap Nicke.

Nicke menambahkan, menurut data pemerintah ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak
menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persennya.

“Namun hari ini jika melihat data, berapa persen penjualan elpiji subsidi terhadap total elpiji angkanya
ternyata tinggi, mencapai 96 persen, jadi kita bisa melihat ada yang tidak tepat subsidinya," ucap
Nicke.

"Kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran,” imbuh dia.

Saat ini, untuk memperbaiki tata kelola distribusinya, Nicke mengatakan Pertamina tengah
melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK supaya bisa dijadikan dasar menjadi data
yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

Nicke juga mengimbau agar masyarakat menggunakan elpiji sesuai peruntukannya, dimana elpiji 3 kg
merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, jadi kalau ada kelangkaan di daerah mana pun atau ketika
melihat ada distribusi elpiji subsidi yang kurang tepat sasaran atau penyelewengan silahkan lapor ke
135 agar bisa langsung ditindaklanjuti,” tegas Nicke.

Dengan peran aktif masyarakat diharapkan dapat membantu peran Pertamina dalam menjaga
kestabilan pasokan elpiji di seluruh wilayah Indonesia.

Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net
Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada
capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). (Tribun Network/Reynas Abdila)