TRIBUNNEWS.COM -- Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan memastikan dirinya tidak akan menghentikan program pembangunan jalan tol ke depannya.

Namun ia menyatakan harus ada kebijakan diterapkannya unsur keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar jalan tol.

Salah satu contohnya adalah memasukkan lahan atau tanah milik masyarakat di sekitar jalan tol sebagai investasi publik dalam bentuk penyertaan modal.

Baca juga: Lintasi Jalan Tol, JPO Tarumanagara Bridge Rampung Direvitalisasi

“Sehingga, ketika jalan tol menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut bukan hanya lari ke orang-orang atau kantor-kantor yang ada di Jakarta, tapi juga dirasakan rakyat yang berada di sepanjang jalan tol,” kata Anies dalam wawancara dengan jurnalis senior Karni Ilyas, di video yang diunggah di kanal YouTube Karni Ilyas Club, Sabtu (29/7/2023).

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, yang kini menjadi juru bicara sekaligus tim ahli ekonomi Anies Baswedan, menyatakan itu adalah salah satu komitmen perwujudan pembangunan yang berkeadilan a la Anies Baswedan.

Ia menyebutnya sebagai visi misi pembangunan Masyakat Pemilik Aset (Ownership Society).

“Salah satu visi ekonomi kita adalah membangun sebuah Masyarakat Pemilik Aset atau istilahnya Ownership Society, di mana segenap warga dan rumah tangga bisa memiliki aset, dan menikmati kenaikan nilai aset tersebut,” kata Tom Lembong, sapaan akrabnya, dalam keterangannya Minggu (30/7/2023).

Dengan sebuah Ownership Society, sambung Tom, mental masyarakat juga akan berubah total, karena publik yang berorientasi pada kenaikan nilai aset, menjadi peduli dengan strategi jangka panjang. Ia merujuk pernyataan Anies Baswedan soal investasi masyarakat sekitar jalan tol dengan mekanisme penyertaan modal, akan mendorong pola pikir dan kondisi masyarakat yang mampu menuju kesejahteraan jangka panjang

“Kebanyakan aset itu kan harta jangka panjang, yang butuh kesabaran dan hal seperti keamanan serta kestabilan (kecuali aset spekulatif, yang tentunya tidak tepat untuk masyarakat umum). Sebaliknya, masyarakat yang mengandalkan gaji mingguan atau bulanan, cenderung punya mental jangka pendek (yang sewajarnya) mereka akan mikir sebatas minggu depan atau bulan depan saja,” papar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019 ini.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: Infrastruktur Bukan soal Bangun Jalan Tol, Tapi Juga Air Bersih

Tom Lembong menggambarkan adanya kesulitan menciptakan sebuah masyarakat yang bisa benar-benar sejahtera dengan hanya mengandalkan penghasilan berkala seperti gaji atau hasil panen. Berbeda, lanjutnya, dengan masyarakat kebanyakan di negara-negara maju yang secara regulasi bisa dikondisikan memiliki aset-aset dalam sebuah usaha atau bisnis.

“Masyarakat di negara maju bisa sejahtera karena keluarga dan individu punya aset seperti rumah, saham, obligasi dan kepemilikan dalam sebuah usaha, yang nilainya naik dari tahun ke tahun,” pungkas Tom Lembong.