Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Pedagang Teriak Sepi Pembeli, Minta Tolong Agar Dihapus Kredit Macet, Pemerintah Siapkan Aturan

Aturan turunan penghapusan kredit macet nantinya bisa memberikan kepastian hukum baik untuk bank-bank BUMN ataupun nasabah.

Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Pedagang Teriak Sepi Pembeli, Minta Tolong Agar Dihapus Kredit Macet, Pemerintah Siapkan Aturan
Endrapta Pramudhiaz
Pemerintah saat ini masih menyiapkan peraturan terkait penghapusan kredit macet untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Suasana Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, di akhir pekan, Sabtu (5/8/2023). Terlihat hanya beberapa pengunjung yang datang, seiring melemahnya daya beli masyarakat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah saat ini masih menyiapkan peraturan terkait penghapusan kredit macet untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Penghapusan kredit macet ini nantinya ditujukan kepada pelaku UMKM yang memiliki pinjaman di bank milik negara atau Himbara.

Sebagai informasi, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) khususnya pada Pasal 250 dan 251 memuat ketentuan mengenai penghapusbukuan dan penghapus tagihan piutang macet UMKM pada bank dan lembaga keuangan nonbank (LKNB).

Baca juga: Bangkitkan Ekonomi, Pemerintah Diminta Realisasikan Wacana Hapus Kredit Macet UMKM

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengharapkan bantuan penghapusan kredit macet dari pemerintah imbas pasar-pasar yang mulai sepi pembeli.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPSI Hasan Basri dalam tayangan YouTube Tribunnews bertajuk Tribun Corner | Pasar Tradisional Mulai Lesu, Ada Apa?

Menurutnya, sejak Covid-19 melanda Indonesia, banyak pedagang yang mengalami kredit macet.

"Kredit macet di tatanan usaha kecil dan menengah ini berakibat pada tidak bisanya para pelaku usaha mendapatkan bantuan kredit karena BI checking-nya buruk," kata Hasan dikutip pada Senin (7/8/2023).

BERITA TERKAIT

"Oleh sebab itu, kami minta kepada pemerintah, mohon kiranya ada pemutihan kredit macet supaya ekonomi bergairah lagi," lanjutnya.

Hasan mengatakan, dari informasi yang ia dapat, pemerintah akan mengkaji kredit-kredit UMKM yang macet.

Bukan diputihkan, tetapi ditangguhkan sementara sampai ekonomi tumbuh kembali dengan memberi dana bantuan untuk pengembangan pasar.

"Kita berharap pemerintah betul-betul bisa memperhatikan ekonomi kerakyatan yang sekarang ini sangat sangat butuh uluran pemerintah secara serius," ujar Hasan.

Kondisi sepi Pasar Tanah Abang Blok G, Jakarta Pusat
Kondisi sepi Pasar Tanah Abang Blok G, Jakarta Pusat (Nitis Hawaroh)

Adapun sepinya pembeli di pasar-pasar ini, kata Hasan, merupakan dampak dari penurunan daya beli masyarakat akibat covid-19. Ia menyebut penurunan pembeli bisa mencapai 80 persen.

"Pasar kota seperti halnya Pasar Senen dan Pasar Minggu itu sekarang daya beli masyarakat sangat menurun dan banyak kios-kios yang sudah tutup, tidak mampu berdagang," tuturnya.

Hasan mengatakan barang di pedagang juga sudah habis. Pemasukan per hari yang biasanya bisa dipakai untuk membeli stok jualan, kini langsung terpakai untuk makan hari itu juga.

"Dulu kan kalau kita laris dagang, kita bisa berbelanja lagi. Keuntungannya buat kita makan. Kalau sekarang pokok-pokoknya dimakan untuk kebutuhan hidup. Seperti itu keadaan kita sekarang di pasar," ujar Hasan.

Peraturan Disiapkan

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, peraturan menghapus kredit macet juga sebagai upaya merespon kesulitan dari bank-bank pelat merah untuk bisa melakukan hal yang sama seperti halnya bank-bank swasta selama ini.

Dian memandang menghapusbukukan atau hapus tagihan itu suatu best practice yang dilakukan dalam kegiatan perbankan pada umumnya. Selama ini, bank-bank swasta sudah biasa melakukan itu.

“BUMN di sektor perbankan ini memang harus lebih independen dalam artian harus bisa mengambil keputusan sendiri tidak hanya kredit UMKM tapi juga kredi lain nantinya,” ujar Dian dikutip dari Kontan.

Ia menyebut, aturan turunan ini nantinya bisa memberikan kepastian hukum baik untuk bank-bank BUMN ataupun nasabah-nasabah yang selama ini memiliki kredit macet. Sehingga, ada solusi yang didapatkan dari permasalah ini.

Dian juga menambahkan bahwa saat ini jika melihat secara keseluruhan, risiko kredit macet dari UMKM ini relatif kecil.

Ia menyebutkan kredit macet UMKM sebelum COVID-19 rata-rata di angka 7 persen sekarang itu tinggal di angka 3,91%.

Meski demikian, perlu diingat juga bahwa porsi kredit UMKM yang masih dalam restrukturisasi termasuk yang mendominasi dari kredit restrukturisasi Covid-19 yang bersifat targeted. Porsinya mencapai 71% dari total senilai Rp 163,3 triliun.

Dian menegaskan juga bahwa semua kredit macet UMKM itu nantinya tidak semerta-merta bisa langsung dihapuskan. Tentunya, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh bank

“Ketentuan prudential termasuk juga pemenuhan CKPN dalam konteks menutup berbagai kerugian itu,” ujar Dian.

Terpisah, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan, penghapusan kredit macet UMKM sudah dibahas di rapat kabinet.

Ia menyebut, tahap pertama bakal ditujukan untuk kredit dengan nominal Rp 500 juta ke bawah.

"Sekarang sedang disiapkan regulasinya," ujar Teten.

Teten mengatakan, kebijakan penghapusan kredit macet UMKM merupakan upaya pemerintah membantu UMKM agar lebih mudah dalam mengakses kredit perbankan.

"Supaya UMKM tidak punya hambatan kredit karena masih punya kredit macet," tutur Teten.

Dorong Pengembangan Usaha Kembali

Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin mengungkapkan bahwa aturan terkait hapus kredit mace tersebut membuka kesempatan, misal bagi debitur UMKM yang terdampak Covid-19 untuk mengembangkan usahanya kembali.

Hanya saja, ia melihat bahwa perlu diatur dengan jelas terkait ketentuan-ketentuan teknis agar prosesnya bisa berjalan secara tertib. Ditambah, mekanisme penyesuaian informasi di data SLIK OJK.

“Yang utama menurut kami, ketentuan kebijakan tersebut bisa menghindari moral hazard,” ujar Siddik.

Baca juga: Pusat Perbelanjaan dan Pasar Tradisional Mulai Terjadi Kiamat Pengunjung

Dalam hal ini, Siddik menegaskan agar kebijakan tersebut tepat sasaran dengan ditujukan pada debitur-debitur yang selama ini secara aktif bekerjasama dengan bank untuk berusaha melakukan restrukturisasi kredit macetnya. Di mana, usaha tersebut belum memiliki hasil.

Sementara itu, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut nantinya dapat menghindari debitur-debitur fiktif atau debitur yang sudah tidak bisa ditemui lagi di lapangan. Jadi, hapus tagih tersebut benar-benar tepat sasaran.

Sebagai informasi, kredit macet Bank Mandiri secara bank only mencapai Rp 14,9 triliun per Juni 2023 atau dengan rasio NPL 1,53% .

Ini terdiri dari kredit bermasalah di segmen mikro sebesar Rp 1,07 triliun, naik dari Rp 1,77 triliun pada semester pertama 2022. Sekitar Rp 1,8 kredit mikro di bank ini masih dalam restrukturisasi Covid-19.

NPL kredit segmen usaha kecil dan menengah mencapai Rp 710 miliar atau dengan rasio 0,98%, naik dari Rp 630 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kredit bermasalah di segmen konsumer naik dari Rp 1,81 triliun menjadi Rp 2,25 triliun dengan rasio 2,13%.

BRI yang memang fokus pada kredit UMKM mencatat NPL bank only berasal dari segmen mikro sebesar Rp 12,6 triliun atau 2,24% dari Rp 563,4 triliun total kredit segmen ini.

Di segmen kecil mencapai Rp 9,9 triliun atau 4,45% dari jumlah kredit kecil sebesar Rp 222,5 triliun. Untuk NPL BRI dari segmen medium mencapai Rp 618 miliar atau 2,06% dari jumlah kreditnya yakni Rp 30 triliun.

Sementara itu, BNI mencatat NPL di segmen kredit kecil sebesar Rp 3,39 triliun atau 3,6% dari total portofolio di segmen ini dan di segmen menengah senilai Rp 6 triliun atau dengan rasio NPL 6%.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas