Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan strategi pertama untuk menuju Indonesia masuk ke dalam lima negara dengan kekuatan ekonomi besar di dunia.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2023 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (16/8/2023).

"Sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Klaim Hilirisasi Pahit di Awal, Tapi Saya Pastikan Manis di Akhir

Pemerintah kata Jokowi telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen di 2022.

Selain itu juga berhasil menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di tahun yang sama.

"Menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di tahun 2022," katanya.

Dalam membangun SDM, pemerintah telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial yang cukup besar. Apabila ditotal dari tahun 2015-2023, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 3.212 triliun.

"Termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja," katanya.

Setelah SDM yang dibangun siap, pemerintah terus berupaya membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Di antaranya dengan mengembangkan sektor ekonomi baru.

"Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan," katanya.

Presiden Jokowi mengatakan sumber daya alam yang melimpah tidaklah cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara besar.

Kekayaan SDA harus dibarengi dengan kemampuan mengolahnya sehingga memberikan nilai tambah yang tinggi untuk kesejahteraan rakyat.

Apabila tidak, maka Indonesia akan menjadi bangsa pemalas karena terlalu dimanjakan dengan SDA yang melimpah.

"Tapi kaya SDA saja, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik juga, jadi pemilik saja juga tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan.Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu," tuturnya.

Oleh karena itu, pemerintah kata Presiden Jokowi terus mendorong hilirisasi industri.

Selain bisa memberikan nilai tambah secara ekonomi, juga akan ada transfer teknologi, serta meminimalkan dampak lingkungan.

"Ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan," pungkasnya.