TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memastikan pembangunan Rempang Eco City, Kepualauan Riau, terus berjalan meski mendapatkan penolakan dari sebagian warga yang terdampak.

Rempang Eco City masuk dalam Program Strategis Nasional tahun ini sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080.

Kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai 11,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp174 triliun.

Baca juga: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Datangi Rumah Warga di Rempang

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, investasi di Rempang diperlukan khususnya untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat dan penyadapan tenaga kerja di Rempang.

"Investasi itu bukan seperti menanam buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. FDI (Foreign Direct Investment/Penanaman Modal Asing) global terbesar itu sekarang ada di negara tetangga, bukan di negara kita," ucap Bahlil, Senin (18/9/2023).

"Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," sambungnya.

Bahlil juga menyampaikan bahwa akan banyak kerugian yang akan dirasakan, baik dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat jika potensi investasi tersebut tidak berhasil direalisasikan.

"Ini investasinya total Rp 300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," tegasnya.

Dikatakan Bahlil, seluas 17.000 hektare pulau Rempang akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Untuk tahap awal, Bahlil bilang kawasan ini sudah diminati oleh perusahaan kaca terbesar di dunia asal Tiongkok, Xinyi Group yang berencana akan berinvestasi senilai 11,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 174 triliun sampai dengan 2080.

"Total area itu kan 17.000 (hektare) tapi dari 17.000 (hektare) lebih itu kan ada sekitar 10.000 hektare itu kawasan hutan lindung yang nggak bisa kita apa-apain," ungkap dia.

"Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000 (hektare) yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.500 hektare," imbuhnya.

Kata Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo menilai munculnya konflik di Pulau Rempang karena pemerintah daerah tidak melakukan upaya dialog dengan masyarakat, melainkan hanya melaksanakan perintah pusat.

Itu disampaikan Ganjar saat menjadi pembicara dalam Kuliah Kebangsaan FISIP UI, Senin (19/9/2023).

"Dulu, ketika kebijakan pemerintah akan dilakukan dan kemudian pekerjaan harus dilaksanakan, pokoknya iya aja deh. Ini tanahnya nggak ada sertifikatnya, hayo di mana sertifikatnya, belum," kata Ganjar, dikutip dari YouTube FISIP UI.

Ganjar mengusulkan kepada kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk tidak hanya merekrut karyawan berlatarbelakang pendidikan insinyur.

Namun, juga orang dengan latar belakang ilmu humaniora seperti antropologi hingga psikologi.

"Saya sampaikan kepada Menteri PU atau Menteri Investasi, coba Anda rekrut karyawan yang tidak semua insinyur. Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog agar kemudian tahu menjelaskan terlebih dahulu (kepada warga)," ujarnya.

"Dan kadang-kadang pemerintah tidak mau, capek menjelaskan udahlah pakai Undang-Undang Pengadaan Tanah saja, jadi jeglek. Begitu (warga) nggak mau, hukumnya nggak jalan. Ketika hukumnya nggak jalan, tampilannya kekerasan," sambung Ganjar.

Selain itu, Ganjar menilai dalam pembebasan lahan, perlu juga pelibatan tokoh masyarakat (tomas) setempat maupun tokoh agama (toga).

"Tomas-toga tokoh masyarakat-tokoh agama yang jauh dia sangat bisa dipercaya. Uniqueness ini sering kali tidak dilihat oleh pemerintah seolah hanya bisa dilakukan lewat pintu depan," pungkasnya.

Kata Anies Baswedan

Sementara itu bakal Capres Anies Baswedan menilai prinsip keadilan harus digunakan dalam berbagai hal, termasuk proyek-proyek yang akan dikerjakan.

Hal itu disampaikan oleh Anies di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

Dikutip dari WartakotaLive.com, Anies mengatakan kebijakan investasi yang memicu penderitaan perlu dikoreksi.

"Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat ini perlu ada langkah-langkah koreksi," tutur Anies.

Anies juga mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri.

"Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik," jelas Anies.

Selain itu, Anies pun menyinggung proses relokasi yang di Jakarta.

"Kampung-kampung digeser itu lukanya lama, saya datang ke tempat-tempat yang saya bangunkan rumah misalkan masyarakat di Bukit Duri. Sekarang kita bangunkan rumah susun disana, itu kalau datang mereka tidak pernah lupa, anak-anak itu atas pengalaman traumatik atas yang mereka lewati kekerasan yang terjadi," papar Anies.

"Kampung aquarium kita datang kesana kita ketemu mereka yang memiliki luka yang amat dalam," ucap Anies.

Dengan demikian, menurut Anies, adanya relokasi pentingnya adalah pendekatan dialog dengan secara baik-baik meski membutuhkan waktu yang lebih panjang.

"Jadi lebih baik dilakukan dibicarakan dengan rumit, panjang, ribet tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi dengan cara seperti itu, maka kita kan merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik dan benar," pungkasnya.

Jokowi Sebut Kurang Dikomunikasikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa masalah konflik lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau terjadi karena komunikasi yang kurang baik.

Hal itu disampaikan Presiden usai blusukan di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa, (12/9/2023).

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik," kata Presiden.

Pasalnya kata Presiden telah ada kesepakatan antara masyarakat dengan Pemda bahwa warga akan direlokasi dan diberi rumah dengan type 45 di atas lahan 500 meter. Kesepakatan tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat dengan baik.

"Tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," kata Jokowi.

Presiden mengatakan telah memerintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat di Rempang, pada Rabu atau Kamis esok.

"Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, pada Senin (11/9/2023), ribuan warga kembali berdemonstrasi soal polemik Rampang Eco City ini.

Dikutip dari laman BP Batam, Rempang Eco City merupakan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.

Proyek tersebut digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan target investasi mencapai Rp 381 triliun pada 2080.

Untuk menggarap Rempang Eco City, PT MEG diberi lahan sekitar 17.000 hektar yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas.

Pemerintah juga menargetkan, pengembangan Rempang Eco City ini akan menyerap sekitar 306.000 tenaga kerja hingga 2080.

Duduk Perkara

Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD jelaskan duduk perkara persoalan tanah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Diketahui kericuhan tak terhindarkan di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Kamis (7/9/2023). Ricuh tersebut terjadi akibat warga menolak terkait pemasangan patok di Pulau Rempang.

Baca juga: Penahanan 8 Tersangka Kericuhan Rempang Ditangguhkan, Dapat Gelar Panglima Rempang

"Tapi masalah hukumnya juga supaya diingat, banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah Rempang itu sudah diberikan haknya, oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha," kata Mahfud MD ditemui di Hotel Royal Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023).

Mahfud melanjutkan itu pulau rempang, pada tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok.

"Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain. Untuk ditempati. Padahal, SK haknya itu sudah dikelurkan pada tahun 2001-2002 secara sah," kata Mahfud.

Dikatakan Mahfud ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak itu datang ke sana, ternyata tanahnya sudah ditempati.

"Maka kemudian, diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK)," jelasnya.

Kemudian dikatakan Mahfud terkait hal itu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk.

"Proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak atas tanahnya, bukan hak guna usahanya, bukan," kata Mahfud.

"Tapi proses karena itu sudah lama, kan, sudah belasan tahun orang di situ tiba-tiba harus pergi. Meskipun menurut hukum kan tidak boleh karena itu ada haknya orang, kecuali lewat dalam waktu tertentu yang lebih dari 20 tahun," tegasnya.