Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Konflik Pulau Rempang, Pemerintah Tetap 'Ngegas' Meski Ditolak Warga, Ganjar dan Anies Kasih Solusi

Investasi di Rempang diperlukan khususnya untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat dan penyadapan tenaga kerja di Rempang.

Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Konflik Pulau Rempang, Pemerintah Tetap 'Ngegas' Meski Ditolak Warga, Ganjar dan Anies Kasih Solusi
dok. Tribun Batam
Aksi protes komunitas Melayu terhadap aksi penggusuran warga Rempang untuk investor Rempang Eco City, di kantor BP Batam, Senin 11 September 2023. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memastikan pembangunan Rempang Eco City, Kepualauan Riau, terus berjalan meski mendapatkan penolakan dari sebagian warga yang terdampak.

Rempang Eco City masuk dalam Program Strategis Nasional tahun ini sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080.

Kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai 11,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp174 triliun.

Baca juga: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Datangi Rumah Warga di Rempang

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, investasi di Rempang diperlukan khususnya untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat dan penyadapan tenaga kerja di Rempang.

"Investasi itu bukan seperti menanam buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. FDI (Foreign Direct Investment/Penanaman Modal Asing) global terbesar itu sekarang ada di negara tetangga, bukan di negara kita," ucap Bahlil, Senin (18/9/2023).

"Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," sambungnya.

Bahlil juga menyampaikan bahwa akan banyak kerugian yang akan dirasakan, baik dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat jika potensi investasi tersebut tidak berhasil direalisasikan.

Berita Rekomendasi

"Ini investasinya total Rp 300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," tegasnya.

Dikatakan Bahlil, seluas 17.000 hektare pulau Rempang akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Untuk tahap awal, Bahlil bilang kawasan ini sudah diminati oleh perusahaan kaca terbesar di dunia asal Tiongkok, Xinyi Group yang berencana akan berinvestasi senilai 11,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 174 triliun sampai dengan 2080.

"Total area itu kan 17.000 (hektare) tapi dari 17.000 (hektare) lebih itu kan ada sekitar 10.000 hektare itu kawasan hutan lindung yang nggak bisa kita apa-apain," ungkap dia.

"Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000 (hektare) yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.500 hektare," imbuhnya.

Kata Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo menilai munculnya konflik di Pulau Rempang karena pemerintah daerah tidak melakukan upaya dialog dengan masyarakat, melainkan hanya melaksanakan perintah pusat.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas