Konflik Pulau Rempang, Pemerintah Tetap 'Ngegas' Meski Ditolak Warga, Ganjar dan Anies Kasih Solusi
Investasi di Rempang diperlukan khususnya untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat dan penyadapan tenaga kerja di Rempang.
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Itu disampaikan Ganjar saat menjadi pembicara dalam Kuliah Kebangsaan FISIP UI, Senin (19/9/2023).
"Dulu, ketika kebijakan pemerintah akan dilakukan dan kemudian pekerjaan harus dilaksanakan, pokoknya iya aja deh. Ini tanahnya nggak ada sertifikatnya, hayo di mana sertifikatnya, belum," kata Ganjar, dikutip dari YouTube FISIP UI.
Ganjar mengusulkan kepada kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk tidak hanya merekrut karyawan berlatarbelakang pendidikan insinyur.
Namun, juga orang dengan latar belakang ilmu humaniora seperti antropologi hingga psikologi.
"Saya sampaikan kepada Menteri PU atau Menteri Investasi, coba Anda rekrut karyawan yang tidak semua insinyur. Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog agar kemudian tahu menjelaskan terlebih dahulu (kepada warga)," ujarnya.
"Dan kadang-kadang pemerintah tidak mau, capek menjelaskan udahlah pakai Undang-Undang Pengadaan Tanah saja, jadi jeglek. Begitu (warga) nggak mau, hukumnya nggak jalan. Ketika hukumnya nggak jalan, tampilannya kekerasan," sambung Ganjar.
Selain itu, Ganjar menilai dalam pembebasan lahan, perlu juga pelibatan tokoh masyarakat (tomas) setempat maupun tokoh agama (toga).
"Tomas-toga tokoh masyarakat-tokoh agama yang jauh dia sangat bisa dipercaya. Uniqueness ini sering kali tidak dilihat oleh pemerintah seolah hanya bisa dilakukan lewat pintu depan," pungkasnya.
Kata Anies Baswedan
Sementara itu bakal Capres Anies Baswedan menilai prinsip keadilan harus digunakan dalam berbagai hal, termasuk proyek-proyek yang akan dikerjakan.
Hal itu disampaikan oleh Anies di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).
Dikutip dari WartakotaLive.com, Anies mengatakan kebijakan investasi yang memicu penderitaan perlu dikoreksi.
"Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat ini perlu ada langkah-langkah koreksi," tutur Anies.
Anies juga mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri.
"Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik," jelas Anies.
