Konflik Pulau Rempang, Pemerintah Tetap 'Ngegas' Meski Ditolak Warga, Ganjar dan Anies Kasih Solusi
Investasi di Rempang diperlukan khususnya untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat dan penyadapan tenaga kerja di Rempang.
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Selain itu, Anies pun menyinggung proses relokasi yang di Jakarta.
"Kampung-kampung digeser itu lukanya lama, saya datang ke tempat-tempat yang saya bangunkan rumah misalkan masyarakat di Bukit Duri. Sekarang kita bangunkan rumah susun disana, itu kalau datang mereka tidak pernah lupa, anak-anak itu atas pengalaman traumatik atas yang mereka lewati kekerasan yang terjadi," papar Anies.
"Kampung aquarium kita datang kesana kita ketemu mereka yang memiliki luka yang amat dalam," ucap Anies.
Dengan demikian, menurut Anies, adanya relokasi pentingnya adalah pendekatan dialog dengan secara baik-baik meski membutuhkan waktu yang lebih panjang.
"Jadi lebih baik dilakukan dibicarakan dengan rumit, panjang, ribet tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi dengan cara seperti itu, maka kita kan merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik dan benar," pungkasnya.
Jokowi Sebut Kurang Dikomunikasikan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa masalah konflik lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau terjadi karena komunikasi yang kurang baik.
Hal itu disampaikan Presiden usai blusukan di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa, (12/9/2023).
"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik," kata Presiden.
Pasalnya kata Presiden telah ada kesepakatan antara masyarakat dengan Pemda bahwa warga akan direlokasi dan diberi rumah dengan type 45 di atas lahan 500 meter. Kesepakatan tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat dengan baik.
"Tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," kata Jokowi.
Presiden mengatakan telah memerintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat di Rempang, pada Rabu atau Kamis esok.
"Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," pungkasnya.
Sebagai informasi, pada Senin (11/9/2023), ribuan warga kembali berdemonstrasi soal polemik Rampang Eco City ini.
Dikutip dari laman BP Batam, Rempang Eco City merupakan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.