Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan heran kenapa ada pihak yang ingin status Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dicabut.

Menurut dia, status PSN Rempang Eco City tidak bisa asal cabut karena berpotensi merugikan Indonesia.

"Kenapa mesti dicabut-cabut sih? Barangnya bagus. Bahwa ada yang salah satu, ya diperbaiki. Jangan main cabut. Itu kan merugikan kita," kata Luhut ketika ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Selasa (19/9/2023).

Baca juga: Menteri Bahlil Sebut Pemakaman di Rempang Tidak Termasuk Bagian Relokasi: Nanti Dibikin Gapura

Ia mengatakan, jika proyek Rempang Eco City diteruskan, kemampuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Indonesia akan membaik.

Selain itu, Luhut menyebut Rempang Eco City juga akan menciptakan lapangan kerja. Tak hanya itu, ada juga teknologi fotovoltaik yang akan dibangun di situ.

"Di Rempang itu ada potensi (investasi) yang bagus karena di situ nanti mau bikin fotovoltaik. Itu nanti jadi solar panel, jadi semikonduktor," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) Eco City dihentikan lantaran bermasalah.

"Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN," tulis keterangan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (14/9/2023).

PP Muhammadiyah mengecam kebijakan pemerintah untuk menggusur masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau untuk kepentingan industri swasta.

"Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik," tulis keterangan tersebut.

Muhammadiyah juga mendesak Pemerintah segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati serta mengedepankan perspektif HAM, mendayagunakan dialog dengan cara-cara damai yang mengutakaman kelestarian lingkungan dan keadilan antar generasi.

Ditegaskan bahwa Proyek Rempang Eco-city merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sangat bermasalah.

Lantaran, payung hukum baru disahkan pada tanggal 28 Agustus 2023, melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Baca juga: Menteri Bahlil: Pemerintah Siapkan Rumah untuk 700 Kepala Keluarga Pulau Rempang

Proyek ini tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak.

Hampir dalam setiap Pembangunan PSN di Indonesia, pemerintah selalu melakukan mobilisasi aparat secara berlebihan yang berhadapan dengan masyarakat.

Diketahui, pengusaha nasional dan investor dari Malaysia serta Singapura, dengan PT MEG (Grup Artha Graha milik Tommy Winata) dipilih untuk mengelola dan mengembangkan kawasan tersebut selama 30 tahun, yang dapat diperpanjang hingga 80 tahun.

Meskipun proyek ini memiliki potensi besar untuk menarik investasi hingga Rp 318 triliun hingga 2080, rencana ini menyebabkan warga tergusur, termasuk permukiman warga asli dan 16 kampung tua yang telah ada sejak 1834.

Lebih jauh, dalam PSN, pengadaan tanahnya terindikasi kerap merampas tanah masyarakat yang tidak pernah diberikan hak atas tanah oleh pemerintah.

Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggungjawab melakukan pemulihan kepada perempuan dan anak-anak terdampak brutalitas aparat kepolisian, dan segala bentuk represi dan intimidasi oleh aparat pemerintah.