Zulhas Minta TikTok Urus Izin E-Commerce jika Ingin Tetap Ada TikTok Shop

Sebelumnya, Zulhas menyampaikan TikTok Shop dapat beroperasi kembali jika telah mengurus izin sebagai e-commerce atau perdagangan elektronik.

"Kalau mau social commerce silakan, tapi social commerce itu, dia hanya untuk promosi dan iklan."

"Kalau berjualan, e-commerce atau online ya. Jadi tinggal milih aja, pelaku usaha atau yang belanja," katanya saat konferensi pers, Rabu (27/9/2023).

Zulhas juga menegaskan TikTok Shop hanya dapat melakukan promosi dan iklan melalui platformnya.

Sehingga, TikTok Shop diminta agar segera mengurus perizinan baru.

Baca juga: Pemerintah Apresiasi TikTok Telah Mematuhi Regulasi di Indonesia dengan Menutup Layanan Dagang

Di sisi lain, bagi pihak yang tidak mematuhi izin, maka ada ancaman sanksi pecabutan izin.

"Kalau tidak, ya dicabut izinnya. Kan harus jelas, tegas agar sekali lagi tujuan pemerintah itu untuk terjadi sinergi ekosistem yang positif di bidang ini, jangan sampai ada usaha tetapi membuat resah," tuturnya.

Sebagai informasi, Permendag 31 Tahun 2023 mengatur beberapa aspek terkait perdagangan elektronik seperti pemisahan antara medsos dengan social commerce.

Kemudian adapula penetapan harga minimum sebesar 100 dolar AS per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara.

Selain itu, adapula aturan terkait Positive List atau daftar barang asal luar negeri yang diperbolehkan langsung masuk ke Indonesia lewat e-commerce.

Lalu, ada larangan lokapasar dan sosial commerce untuk bertindak sebagai produsen dan larangan penguasaan data oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Afiliasi.

Sementara, kewajiban PPMSE adalah memastikan tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data penggunanya untuk dimanfaatkan oleh PPMSE atau perusahaan afiliasi.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)