Yeka mengatakan, pelaporan diproses dengan waktu kurang lebih satu bulan setelah laporan diterima. Hal itu dilakukan lantaran indikasi maladministrasi SPI bawang putih di Kementerian Perdagangan bisa menimbulkan kerugian.

"Kurang lebih laporan kami proses jadi ada permintaan keterangan secara langsung. Jadi kami kurang lebih hampir satu bulan memproses ini," ucap dia.

Baca juga: Pengusaha Tuding Mendag Zulkifli Hasan Ikut Bermain SPI Bawang Putih

"Kenapa ini saya sering kali suka ditanyain sama baik itu sama orang kenapa, ya kalau untuk kasus-kasus model seperti begini harus cepat ya. Karena tadi maladministrasi bisa si itu menimbulkan kerugian baik materil maupun in materil," imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, kata Yeka Ombudsman melakukan pemeriksaan keterangan secara langsung baik pelapor maupun pejabat di Kementerian Perdagangan.

"Pada 6 September 2023, Pemeriksaan Ketua Tim Kerja Pertanian dan Peternakan. Tanggal 13 September 2023, Pemeriksaan Pelapor, kemudian tanggal 15 September 2023, Pemeriksaan Direktur Impor serta Direktur Fasilitasi Ekspor-Impor," tutur dia.

Baca juga: Indonesia Masih Akan Impor Bawang Putih Tahun Depan Tapi Dibatasi Maksimal 650.000 Ton

"Tanggal 21 September 2023, Pemeriksaan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, tanggal 3 Oktober 2023, Pemeriksaan Plt. Kepala PDSI Kemendag dan tanggal 9 Oktober 2023, Pemeriksaan Lanjutan PDSI Kemendag," sambungnya.

Di sisi lain, Yeka mengatakan bahwa kerugian yang dirasakan masyarakat menyoal komoditas bawang putih impor itu kurang lebih Rp 4,5 triliun.

"Kami menghitung masyarakat itu terbebani sekitar Rp 9.000 per kilogram. Harusnya bawang putih yang sekarang di masyarakat itu Rp 9.000 lebih murah. Kalau Rp 9.000 dikali 500.000 ton berarti kerugian masyarakat sekitar Rp 4,5 triliun," ungkapnya