TRIBUNNEWS.COM - PT PLN (Persero) terus mendorong perusahaan di Indonesia untuk membangun bisnis berkelanjutan dalam rangka mendukung transisi energi sekaligus menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Langkah ini dilakukan demi mewujudkan ekosistem ekonomi yang kondusif namun tetap berwawasan lingkungan, sesuai program transisi energi pemerintah menuju Net Zero Emissions 2060.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan, langkah transisi energi membutuhkan dukungan dari segala pihak, termasuk dunia usaha. Ini karena transisi energi dari sumber daya berbasis fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) memiliki konsekuensi terhadap kebutuhan ruang fiskal dan investasi yang besar. Kebutuhan investasi antara lain untuk pembangunan pembangkit, transmisi, hingga jalur distribusi menuju pusat permintaan.

Baca juga: Di Hadapan Presiden Joko Widodo, Dirut PLN Paparkan Pengembangan Hydropower di Tanah Air

”PLN tidak mungkin melakukan itu sendiri, pasti akan banyak konsekuensi dari sisi Capexnya (Capital Expenditure). Contohnya jika ada aset yang kemudian harus dipensiunkan. Juga untuk investasi untuk smart grid maupun jaringan distribusinya,” kata Sri Mulyani dalam acara CEO Forum Powered by PLN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Selain Sri Mulyani dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, turut hadir dalam diskusi panel Kompas100 CEO Forum ke-14, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Komisaris Utama PLN Agus D. Martowardojo, serta 100 CEO dari berbagai sektor bisnis di Indonesia.

Guna mencukupi kebutuhan transisi energi di Indonesia, Sri Mulyani menyebut, perlunya strategi fiskal jangka panjang dan luar biasa. Untuk itu, ia mengatakan keberadaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditambah kolaborasi dunia usaha dapat membantu berbagai upaya transisi energi di Indonesia.

Baca juga: Pengamat Ekonomi Dorong Upaya PLN Pimpin Transisi Energi Menuju Nol Emisi Karbon di 2060

"Tidak mungkin ngomongin industri hijau kalau industrinya kotor. Jadi semuanya mengatakan sekarang kalau kita bicara tentang green memang energinya harus dihijaukan, makanya di Amerika menggunakan inflation reduction act, dia ingin menghijaukan dari sisi energi, dan itu membutuhkan investasi yang sangat besar,” kata Sri Mulyani.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sektor perekonomian di Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan bumi yang makin memanas dampak dari efek Gas Rumah Kaca (GRK). Kondisi tersebut tak luput dari kegiatan operasional perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

"Satu liter bensin ada emisi GRK, begitu juga satu kWh listrik. Padahal semua ini adalah kegiatan ekonomi. Kalau kita ingin menurunkan itu barangkali ekonomi akan slowing down. Sehingga kita perlu mengubah cara pandang kita yang tadinya backward looking menjadi forward looking,” ujar Darmawan.

Cara pandang forward looking yang dimaksud adalah bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan di saat bersamaan tetap menjaga lingkungan demi keberlanjutan kehidupan generasi bangsa di masa depan.

Baca juga: Uni Eropa Dukung Percepatan Transisi Energi di Indonesia

"Bagaimana bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan environmental sustainability. Para CEO yang berhasil melakukan alignment itu akan mampu mengubah perusahaan yang tadinya backward looking menjadi forward looking," ujarnya.

Darmawan juga menegaskan komitmen PLN untuk mendorong ekosistem yang kondusif, agar produktivitas para pelaku usaha di Indonesia semakin meningkat dalam menuju visi Indonesia Emas 2045. Sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam visi Indonesia Emas 2045 ini dapat ditempuh bersamaan.

Ia berujar, produk dan services juga perlu ditambah agar ekonomi mampu berkembang. Untuk itu setiap CEO yang hadir pada acara Kompas100 CEO Forum ini, harus mampu meningkatkan produktivitasnya sehingga perusahaan semakin sehat. (*)