"Ini termasuk proyek-proyek infrastruktur, pembangkit listrik terbarukan, dan proyek energi hijau lainnya yang mendukung transisi energi," terangnya.

Saat ini, Indonesia sedang bergerak menuju pembiayaan berkelanjutan dengan berbagai inisiatif pemerintah dan perusahaan swasta. Beberapa bank dan lembaga keuangan di Indonesia telah mulai mengadopsi praktik keuangan berkelanjutan.

Baca juga: Rahayu Saraswati Sebut Prabowo Akan Manfaatkan Lahan Rusak Jadi Bio Energi Hadapi Perubahan Iklim

"Mereka mendukung proyek-proyek seperti pembangkit listrik tenaga surya, restorasi hutan, dan infrastruktur ramah lingkungan. Baik JETP maupun ETM berperan penting dalam memfasilitasi implementasi finansial proyek-proyek energi bersih di Indonesia tersebut," tambahnya.

Tekanan Bagi Pengguna Energi Fosil

Tekanan terhadap perusahaan-perusahaan energi fosil juga semakin keras. Presiden COP28 akan mengumumkan aliansi energi fosil baru di COP28 yang akan menempatkan industri energi fosil di bawah sorotan.

Ini mencerminkan pergeseran global menuju ekonomi hijau dan dorongan tanpa henti menuju keberlanjutan dalam operasi bisnis dan hasil yang berkelanjutan.

Indonesia, dalam konteks ini, telah memulai perjalanan dekarbonisasi, dengan regulasi yang ditetapkan untuk mencapai nol emisi karbon pada tahun 2060.

Pemerintah Indonesia telah merumuskan rencana ambisius untuk menerapkan pensiun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara dalam upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, memperbaiki kualitas udara, dan bertransisi ke energi bersih.

Rencana ini mencakup penghentian operasi PLTU batubara yang tua dan kurang efisien, serta peningkatan investasi dalam energi terbarukan dan teknologi bersih. Langkah ini merupakan bagian penting dalam upaya Indonesia untuk mencapai target energi bersih dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global.

Sesuai analisa Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Center for Global Sustainability (CGS) di University of Maryland yang didukung oleh Bloomberg Philanthropies, menunjukkan bahwa Indonesia dapat mempercepat penghentian pengoperasian PLTU batubara pada tahun 2045 dengan dukungan dana internasional.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dapat menghentikan operasi 72 PLTU batubara di Indonesia yang dimulai dengan mengurangi pembangkitan listrik dari PLTU batubara sebesar 11 persen selama delapan tahun ke depan dan selanjutnya meningkatkan jumlah PLTU batubara yang dipensiunkan menjadi 90 persen sebelum tahun 2040.

Meskipun Indonesia telah berkomitmen pada tujuan ambisius untuk mencapai bebas emisi pada tahun 2060 atau lebih cepat dan menghapus batubara secara bertahap pada tahun 2040-an dengan bantuan internasional, ketergantungan Indonesia pada batubara di sistem energi dalam negeri bahkan mengekspor ke luar negeri menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut.

Pemerintah Indonesia sendiri menekankan bahwa mempensiunkan PLTU dan menggantinya dengan pembangkit yang lebih ramah lingkungan ini tidak akan merugikan pemilik pembangkit karena prinsipnya aset PLTU tersebut akan dibeli kemudian dioperasikan dengan waktu yang lebih cepat untuk penghentiannya.