Laporan wartawan Tribunnews.com, ki Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika berpesan kepada presiden RI ke depan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan importasi beras.

Ia mengatakan, importasi memerlukan perencanaan jangka panjang, bukan hanya dilakukan saat produksi dalam negeri mengalami kekurangan.

"Sekarang ini baru kurang (produksinya), teriak, ramai, putuskan impor. Akhirnya (impor saat) harga naik di pasar internasional, ternyata sudah naik pun yang telah terkontrak, di-PHP-kan (diberi harapan palsu) juga Bulognya (oleh negara tujuan impor, red)," kata Yeka dalam diskusi bertajuk Pelayanan Publik Dalam Kebijakan Perberasan Menjelang Tahun Pemilu 2024, Jumat (17/11/2023).

Baca juga: Kepala Bapanas: Impor Beras Dilakukan Terukur Demi Jaga Harga di Tingkat Petani

Yeka kemudian mengungkap statistik yang menyebut importasi beras RI per tahunnya selama tahun 2000 hingga 2023, bila dihitung rata-ratanya sebanyak 1 juta ton.

Berdasarkan data tersebut, Yeka menyarankan presiden mendatang agar bisa langsung berkoordinasi dengan negara tujuan impor soal importasi beras ini. Dalam hal ini, ia mencontohkan Thailand.

"Siapapun nanti presidennya, maka menurut saya pemerintahan berikutnya paling tidak sudah ngomong dengan Thailand, 'Aku belanja ya lima juta ton.' Lima tahun kan kalau rata-rata," ujar Yeka.

"Dinegosiasikan apakah bisa fixed, nanti datangnya diatur. Jadi cadangannya sudah ada," lanjutnya.

Ia menyebut jika misalnya nanti selama 5 tahun itu ternyata beras impornya tidak terpakai, tak akan menjadi masalah karena bisa tinggal diekspor saja sebagian.

Kemudian, hal yang harus dibenahi adalah tata kelolanya. Yeka mengatakan, harus lebih transparan lagi importasinya agar negara-negara yang tiba-tiba membatalkan kontraknya dengan RI, bisa diketahui oleh publik.